Tambah Masalah, Taufik Ungkap ‘Borok’ Lain Holywings : Ini Indikasi Pidana, harus Diproses !

Satpol PP DKI Jakarta menyegel bar dan resto Holywings di Kawasan Epicentrum, Jakarta. Foto: JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA – Setelah promo miras gratis untuk Muhammad dan Maria, Holywings terancam terbelit masalah baru karena terindikasi memanipulasi pajak.

Dugaan manipulasi pajak Holywings itu terbongkar usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha 12 outlet di Jakarta.

Pasalnya, Holywings terdaftar sebagai restoran. Bukan tempat hiburan.

Indikasi manipulasi pajak itu jelas merugikan keuangan daerah.


“Ini jelas merugikan pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI. Ini sudah indikasi pidana dan harus diproses,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Rabu (29/6/2022).

Taufik menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010.

BACA: Lebih Tegas dari Anies, Pemkab Tangerang Tutup Permanen Holywings, Berani Niru ?

Pada Pasal 7 Ayat (10) tarif pajak untuk diskotek, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25 persen.

Sedangkan, pajak restoran 10 persen.

“Terus 15 persennya bagaimana? Ini harus diperiksa. Saya minta BPRD DKI cermat. Ini terkait PAD DKI. Jangan main-main,” tegas Taufik.

Karena itu, Taufik mendesak Bapenda DKI melakukan audit secara cermat kesesuaian antara aktivitas dan nomor objek pajaknya.

Selain itu, izin usaha dan praktik kegiatan di lapangan harus sesuai dengan perizinannya.

Taufik juga akan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI dan BPRD DKI memeriksa sejak kapan Holywings di Jakarta membuka gerainya.

BACA: Pernyataan Terbaru Holywings di Depan Anggota Dewan, Karyawan yang Salah Bukan Manajemen

“Ini harus tahu. Karena terkait terutang pajak Holywings. Kalau objek pajak restoran, tapi hiburan itu ada hitungan pajaknya. Kami bicara sesuai perda,” kata Taufik.

Sebab, seusai Perda Nomor 3 Tahun 2015 Pasal II ayat (1) pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.

Kemudian, ayat (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.

BACA: Di Depan Anggota Dewan, Manajemen Holywings Tebar Janji

“Kami sudah punya hitungannya. Tapi kami akan minta Bapenda menghitung kembali kerugian PAD,” kata Taufik.

“Kalau nomor objek pajaknya adalah restoran, kenyataannya di Holywings menyediakan hiburan,” sambungnya. (jpnn/ruh/pojoksatu)