Soal Penghapusan Tenaga Honorer oleh Menpan-RB, Nakes Honorer Adukan Kasus Ini ke Ketua DPD RI LaNyalla 

Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia mengadu ke Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti.

POJOKSATU.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kemenpan-RB berencana akan menghapus tenaga honorer per 28 September.


Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia mengadu ke Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes.


“Mendorong pemerintah segera membuat regulasi bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah,” kata ketua FKHN Sepri Latifan, Rabu (29/6/2022).

Sepri mengatakan, bahwa para nakes khawatir dengan penghapusan tenaga honorer itu membuat nasib mereka luntang lantung.

“Kami takut para nakes maupun non nakes sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Sepri menyebutkan, menerima SE penghapusan tenaga honorer di 2023, tapi para para nakes honorer juga ingin mendapat kepastian terkait dengan profesinya.

BACA : Peroleh Afirmasi, Orang Asli Papua Bisa Diangkat CPNS Usia 50 Tahun di Tiga Provinsi Ini

Mereke menginginkan mereka seperti guru honorer yang ada diatur dalam regulasi PPPK terkait profesinya.

“Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya,” ucapnya.

Sementara para nakes honorer hingga saat ini belum mempunyai kejelasan terkait dengan nasib mereka akibat rencana penghapusan tenaga honorer.

“Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi,” ujarnya.

“Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,” sambung Sepri.

BACA : Aturan Baru Tes CAT PPPK dan CPNS, Ada Tambahan Prosedur

Karena itu, FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah.

Sehingga kuota pra nakes diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK lebih banyak lagi jumlah.

“Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi,” ungkap Sepri.

Sehingga semua nakes yang ada di sejumlah daerah dan semua pelosok negeri ini terakomodasi seperti para guru honorer PPPK.

“Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap, kita ingin seperti guru honorer PPPK,” pungkasnya. (muf/pojoksatu)