Nakes Honorer Resah Terkait Tenaga Honorer bakal Dihapus Menpan-RB : Bagaimana dengan Nasib Kami

Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia mengadu ke Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti.

POJOKSATU.id, JAKARTA- Sejumlah tenaga honorer nakes mengaku resah terkait rencana pemerintah melalui Menpan-RB akan menghapus tenaga honorer pada 2023.


Keresahan itu mereka sampaikan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti karena tenaga honorer bakal dihapus.

Itu saat melakukan audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Rabu (29/6/2022).


“Kami khawatir para nakes maupun non nakes sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum,” kata Ketua FKHN Sepri Latifan.

Mereka mengaku nasib mereka tidak mempunyai kejelasan akibat penghapusan tenaga honorer.

Karena itu, Sepri yang mewakili kawan-kawan seprofesinya sebagai tenaga honorer meminta LaNyalla memperjuangkan nasib mereka.

BACA : Komisi II DPR : Tenaga Honoer Bukan Dihapus Tapi Ditata

“Bagiamana dengan nasib profesi kami jika tenaga honorer dihapus oleh pemerintah, Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi,” ucapnya.

Selain itu mereka memiliki pemerintah menambah kuota nakes diangkat jadi ASN atau PPPK.

“Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi,” ujarnya.

Sementara itu, LaNyalla berjanji akan menyampaikan keluhan para nakes yang terdampak penghapusan tenaga honorer.

Shingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan.

“Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” ujarnya.

BACA : Soal Penghapusan Tenaga Honorer oleh Menpan-RB, Nakes Honorer Adukan Kasus Ini ke Ketua DPD RI LaNyalla 

LaNyalla juga mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer.

Ia mengatakan, bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi akibat penghapusan tenaga honorer itu.

“Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat soal penghapusan tenaga honorer,” tuturnya. (muf/pojoksatu)