Ini Pengakuan Honorer Nakes Saat Ngadu ke Ketua DPD, Ternyata Mereka Khawatir Tergantikan Pelamar Umum

Sejumlah honorer nakes mengadu ke Ketua DPD RI soal rencana penghapusan honorer (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Sejumlah honorer tenaga kesehatan (nakes) mengaku resah terkait rencana pemerintah menghapus tenaga honorer 2023. Mereka mengadu dan memberi pengakuan ke Ketua DPD RI.


Keresahan mereka telah mereka sampaikan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti karena tenaga honorer bakal dihapus pemerintah melalui Kemenpan-RB pada 2023 nanti.

Hal itu disampaikan saat melakukan audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022).


“Kami khawatir para nakes maupun non nakes sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum,” kata Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Sepri Latifan.

Mereka mengaku nasib mereka tidak mempunyai kejelasan akibat penghapusan tenaga honorer.

Baca Juga :

Soal Penghapusan Tenaga Honorer oleh Menpan-RB, Nakes Honorer Ngadu Ketua DPD RI

Karena itu, Sepri yang mewakili kawan-kawan seprofesinya sebagai tenaga honorer meminta LaNyalla memperjuangkan nasib mereka.

“Bagiamana dengan nasib profesi kami jika tenaga honorer dihapus oleh pemerintah. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi,” ucapnya.

Selain itu mereka memiliki pemerintah menambah kuota nakes diangkat jadi ASN atau PPPK.

“Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi,” ujarnya.

Sementara itu, LaNyalla berjanji akan menyampaikan keluhan para nakes yang terdampak penghapusan tenaga honorer.

Sehingga tenaga honorer baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan.

“Saya akan minta alat kelengkapan terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” ujarnya.

LaNyalla juga mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer baik nakes maupun non nakes.

Ia mengatakan, bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi akibat penghapusan tenaga honorer itu.

“Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat soal penghapusan tenaga honorer,” tutur LaNyalla menanggapi honorer nakes ini. (muf/pojoksatu)