PKS Tolak Wacana Luhut Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi PeduliLindungi, Jangan Buat Susah Rakyat

Luhut Binsar Panjaitan (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Politisi PKS Mulyanto menolak wacana pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk membeli minyak goreng melalui aplikasi PeduliLindungi.

Menurutnya, akar persoalan minyak goreng bukan terjadi pada lonjakan produksi, melainkan kepada kebijakan yang dibuat pemerintah.

“Kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).

“Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah,” sambungnya.


Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta pemerintah harusnya fokus menyelesaikan akar masalah.

Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

Mulyanto Menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Ian mengatakan, pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan UMK yang tidak akrab dengan teknologi smart phone.

“Bila ini dipaksakan maka akan menyulitkan mereka. Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat,” ucapnya.

Anak buah Ahmad Syaikhu itu meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang malah menyusahkan rakyat.

“Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” pinta Mulyanto.

Ia mengatakan, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi).

Soal ini yang terkesan lambat dilakukan pemerintah. Nyatanya, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal.

Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp500 per kilogram.

Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.

“Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor migor curah,” paparnya.

Selain hal tersebut di atau Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera menghapus dualisme pasar migor curah.

Yakni adanya pasar migor berbasis distributor/agen resmi pemerintah dengan harga HET dan pasar migor berbasis distributor bebas dengan harga yang tidak terkontrol pemerintah.

Adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah seperti ini jelas tidak sehat. Hal ini akan menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.

“Karena itu pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor plat merah secara massif dan menghentikan distribusi migor yang tidak resmi,” pungkasnya. (muf/pojoksatu)