Puji Kerja Kepolisian, Pengacara Habib Rizieq Tantang Keberanian Anies Baswedan Tutup Holywings

Enam tersangka kasus Holywings yang promosi miras untuk nama Muhammad dan Maria. Empat diantaranya adalah perempuan (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA-  Pengacara Habib Rizieq Shihan Aziz Yanuar mengapresiasi gerak cepat pihak kepolisian dalam menangani kasus Holywings yang mempromosikan minuman keras gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.


Saat ini pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 6 tersangka kasus promosi minuman gratis kafe Holywings tersebut.

“Kami apresiasi dan hormati betul inisiatif pihak kepolisian,” kata Aziz Yanuar saat dihubungi pojoksatu.id, Sabtu (25/6/2022).


Aziz Yanuar juga merasa puas dengan kerja pihak kepolisian yang begitu cepat menangkap orang-orang Holywings yang dinilai telah melecehkan dan menghina islam.

“Alhamdulillah yaa Rabb. Terima kasih polres Jakarta selatan,” ujarnya.

Kendati pelaku promosi minuman keras gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria itu sudah ditangkap, namun kata Aziz, umat islam masih menunggu keberanian Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mencabut ijin operasional Holywings tersebut.

BACA : Holywings Bikin Gaduh, MUI Apresiasi Langkah Cepat Polres Jaksel Tetapkan 6 Tersangka

“Tinggal ijinnya saja ni, kami tunggu dari Pemprov untuk ditindak,” tegasnya.

Enam orang kafe Holywings sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus unggahan promosi gratis minuman alkohol bagi pemilik nama ‘Muhammad dan Maria’.

Keenam tersangka tersebut masin-masing berinisial EJD (27) selaku Direktur Kreatif Holywings, NDP (36) selaku desain program dan meneruskan ke tim kreatif.

Kemudian, DAD (27) pembuat desain promo yang viral, EA (22), tim admin yang mengunggah postingan di media sosial, AAB (25), selaku socmed officer dan AAM (25) selaku admin tim promo yang beri request.

BACA : Duh, Ternyata 4 Perempuan Muda Ada di Balik Miras Untuk Nama Muhammad dan Maria di Holywings

Keenam para tersangka dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 156 atau Pasal 156a KUHP, serta Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancamannya hukuman penjara paling lama 10 tahun. (fir/pojoksatu)