Nasib PPPK : Dipecat Gampang, Mengundurkan Diri Susah

Penyerahan SK PPPK Kabupaten Nias Barat
Penyerahan SK PPPK Kabupaten Nias Barat. (Facebook FB Era Era Hia_Story)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bagi Anda yang berniat melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022, sebaiknya baca dan pahami baik-baik regulasi tentang manajemen PPPK.


Memahami dengan baik aturan PPPK sangat penting bagi calon pelamar PPPK agar tidak menyesal di kemudian hari.

BACA : Tak Manusiawi, PPPK Kena PHK Jika Sakit 30 Hari Atau Kecelakaan


Sesuai regulasi, masa perjanjian kerja PPPK yakni paling kurang satu tahun dan maksimal lima tahun. Perjanjian kerja dapat diperpanjang jika memenuhi syarat.

Meskipun PPPK adalah ASN, tapi perlakuannya berbeda. PPPK gampang dipecat, tapi susah mengundurkan diri.

Berikut 12 penyebab PPPK kena PHK atau pemutusan hubungan kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

2. Meninggal dunia;

3. Atas permintaan sendiri;

4. Perampingan organisasi;

5. Tidak cakap jasmani dan atau rohani;

6. Melakukan tindak pidana dengan tidak berencana;

7. Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;

8. Tidak memenuhi target kinerja;

9. Tidak taat Pancasila dan UUD 1945;

10. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan;

11. Menjadi anggota partai politik;

12. Melakukan tindak pidana berencana.

Syarat PPPK Mengundurkan Diri

Syarat PPPK mengundurkan diri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 56 menyebutkan PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai PPPK.

BACA : Lengkap, Daftar Formasi PPPK 2022 Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia

Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja disetujui, apabila:

1. Telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%

2. Telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%

Jika tak memenuhi dua syarat itu, maka permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dapat disetujui. (one/pojoksatu)