Kemenpan Prioritaskan Tenaga Honorer Puskesmas Jadi PPPK Kesehatan 2022

Seleksi PPPK 2022
Ilustrasi seleksi PPPK 2022

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kabar gembira bagi tenaga honorer kesehatan yang bekerja di puskesmas. Mereka akan diprioritaskan menjadi PPPK Kesehatan 2022.


Perlakuan terhadap tenaga honorer kesehatan di puskesmas sama dengan guru honorer yang masuk dalam kelompok prioritas untuk diangkat menjadi PPPK 2022.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni menjelaskan, Kemenpan RB fokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia.


Kompetensi pada tingkat pelayanan dasar mendapat prioritas utama, seperti tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan (nakes).

Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non ASN atau tenaga honorer.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No 20/2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

BACA : Keras ! Mahfud MD Peringatkan Kepala Daerah Tolak Penghapusan Tenaga Honorer Bisa Diberhentikan

Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi para guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun.

“Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer tiga tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi,” jelas Alex, dikutip Pojoksatu.id dari laman menpan.go.id, Sabtu (25/6).

Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun aturan mengenai proses PPPK kesehatan akan diterbitkan kemudian.

Alex mengatakan, kondisi pandemi meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

BACA : Ganti Tjahjo Kumolo, Mahfud MD Langsung Rakor Bahas Nasib Pegawai Non ASN

Menurut Alex, Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan.

Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan.

“Jadi memang pegawai honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi di puskesmas tersebut. Jadi ini sudah menjadi komitmen kita,” jelas Alex.

BACA : Formasi PPPK 2022 Sebanyak 970 Ribu, Ini Syarat PPPK Non Guru

Alex menjelaskan, per Desember 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta yang 38 persen diantaranya menduduki jabatan pelaksana.

Menurut Alex, pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan teknologi.

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB juga fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN, yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi. (one/pojoksatu)