8 Perbedaan PNS Dan PPPK, Jangan Salah Kaprah

Perbedaan PNS dan PPPK
Ilustrasi perbedaan PNS dan PPPK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tak sedikit orang masih bingung dan keliru dalam menjabarkan perbedaan PNS dan PPPK.


PNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara. Sedangkan PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Meskipun sama-sama pegawai pemerintah, tapi ada perbedaan PNS dan PPPK yang cukup mendasar dari berbagai aspek.


Apa Perbedaan PNS dan PPPK ?

Perbedaan PNS dan PPPK terdapat pada status kepegawaian, hak, perlindungan hingga masa pensiun.

Meskipun banyak perbedaan, PNS dan PPPK tetap setara. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada pasal 5 disebutkan “Pegawai ASN terdiri atas: (a) PNS; dan PPPK”.

BACA : Duh Calo PPPK 2022 Keliaran Incar Guru Honorer, Ternyata Ada Celahnya di Aturan Ini

Berikut perbedaan PNS dan PPPK yang wajib diketahui agar tidak salah kaprah.

1. Pengangkatan PNS dan PPK

PNS diangkat secara tetap oleh pemerintah untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Pemberhentian PNS dan PPPK

Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang menyebabkan PNS tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemberhentian PNS terdiri atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

BACA : Lengkap, Daftar Formasi PPPK 2022 Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia

Pemberhentian PNS dengan hormat dilakukan jika PNS:

a. Meninggal dunia;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Mencapai batas usia pensiun;

d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Pemberhentikan PPPK dilakukan dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat apabila:

a. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

b. Meninggal dunia;

c. Atas permintaan sendiri;

d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK;

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.

3. Kedudukan PNS dan PPPK

PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan.

Sedangkan jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. PPPK Tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama.

4. Hak PNS dan PPPK

PNS mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan. Berikut hak yang diterima PNS yakni:

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
b. Cuti
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
d. Perlindungan
e. Pengembangan kompetensi

Sama seperti PNS, PPPK juga mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan. Berikut hak yang diterima PPPK:

a. Gaji dan tunjangan
b. Cuti
c. Perlindungan
d. Pengembangan kompetensi.

Sebagai catatan, jaminan hari tua PPPK diberikan dalam konteks perlindungan.

5. Gaji PNS dan PPPK 

PNS menerima gaji berdasarkan UU ASN dan kondisi eksisting.

Berdasarkan UU ASN:
1. Gaji;
2. Tunjangan Kinerja; dan
3. Tunjangan Kemahalan.

Berdasarkan kondisi eksisting:
1. Gaji Pokok;
2. Tunjangan Keluarga;
3. Tunjangan Pangan;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Tunjangan Kinerja bagi pusat;
6. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS daerah
7. Tunjangan Resiko/Bahaya (bagi jabatan tertentu);
8. Tunjangan Khusus (bagi PNS dengan kondisi khusus);
9. Tunjangan Profesi (bagi guru dan dosen).

Catatan: Kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja masih dikaitkan dengan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Pusat dengan besaran atas persetujuan Menteri Keuangan.

BACA : Perbandingan Gaji PPPK dan Gaji PNS 2022, Golongan XVII Rp6,7 Juta

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Gaji dan tunjangan PPPK berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Ketentuan gaji dan tunjangan PPPK saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020.

6. Pengenaan Pajak Penghasilan PNS dan PPPK

Pengenaan pajak penghasilan bagi PNS ditanggung APBN atau APBD (Perpres Nomor 80 Tahun 2010).

Sedangkan pengenaan pajak penghasilan bagi PPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan.

7. Perlindungan PNS dan PPPK

PNS mendapat perlindungan berupa:
1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;
3. Jaminan kematian; dan
4. Bantuan hukum.

PPPK mendapat perlindungan berupa:
1. Jaminan hari tua;
2. Jaminan kesehatan;
3. Jaminan kecelakaan kerja;
4. Jaminan kematian; dan
5. Bantuan hukum.

8. Usia Pensiun PNS dan PPPK

Usia pensiun PNS diatur sebagai berikut:
a. 58 tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional

Sedangkan usia pensiun PPPK yakni:

a. 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori
keterampilan;

b. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya;

c. 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

Itulah perbedaan PNS dan PPPK dari aspek status kepegawaian, kedudukan, hak, perlindungan, dan usia pensiun. (one/pojoksatu)