DLH Jawa Barat Bisa Tiru Sumsel Urus Persoalan Tanah

Pimpinan dan Anggota Pansus VI DPRD Jawa Barat gelar pembahasan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui studi banding ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/6/2022).
Pimpinan dan Anggota Pansus VI DPRD Jawa Barat gelar pembahasan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui studi banding ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/6/2022).

POJOKSATU.ID, Kota Palembang – Provinsi Sumatera Selatan dikunjungi oleh Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memperoleh informasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di daerah Provinsi Jabar.


Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Heri Dermawan mengatakan, jika Provinsi Sumatera Selatan ini sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang RPPLH.

“Luar biasa, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ini telah memiliki Perda RPPLH,” katanya di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, (21/6/2022).


Heri menyebut, ada hal yang menarik dalam kunjungannya kali ini, yaitu mengenai kebijakan soal Dinas Lingkungan Hidup yang juga diberi tupoksi untuk mengurus persoalan tanah di Provinsi Sumatera Selatan.

“Oleh karena itu Pansus VI mendapatkan bahan serta pembelajaran menyeselsaikan sengketa tanah ditengah penyusunan Raperda RPPLH,” ujarnya.

“Kita juga mendapatkan banyak ilmu disini, ada point menarik yang kita dapatkan ternyata DLH disini memiliki tupoksi dengan urusan pertanahan oleh karena itu kita mendapatkan ilmu lebih selain RPPLH,” ungkap Heri.

Hal senada juga diutarakan oleh anggota Pansus VI, Achdar Sudrajat, dirinya mengapresiasi peranan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel yang diberi tupoksi menyelesaikan sengketa tanah.

“Kita bisa meniru Provinsi Sumatera Selatan dalam hal penanganan sengketa pertanahan,” tambahnya.

(adv/dia/pojoksatu)