Reshuffle Kabinet Bukan 15 Juni, Istana Kepresiden : Terserah Presiden Mau Ganti Kapan Saja

Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kantor Istana Kepresidenan angkat suara terkait kabar reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, pada 15 Juni (15/6).

Sekertaris Kabinet Pranowo Anung mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Presiden mau ganti kapan saja itu terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa,” kata Anung kepada wartawan di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Karena itu, manatan Sekjen PDIP itu meminta semua untuk menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi soal reshuffle tersebut.


“Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya di presiden. Jadi serahakan semuanya kepada Presiden,” ujarnya.

Menurut Anung, Presiden Jokowi lebih mengetahui soal kebutuhan kabinet Indonesia Maju.

“Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah,” tuturnya.

Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet kembali berhembus untuk kesekian kalinya.

Namun kali ini, isu reshuffle kabinet akan dilakkukan Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022 mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun RMOL (jaringan PojokSatu.id), ada beberapa menteri yang disebut akan ‘dicongkel’.

Mereka diantaranya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perdagangan M. Lutfhi.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis, belum ada informasi sahih yang membenarkan informasi tersebut.

Sementara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang dikonfirmasi tidak membenarkan sekaligus tidak membantah isu reshuffle kabinet 15 Juni.

“Sayup-sayup (isu reshuffle) terdengar,” tuturnya, Senin (13/6/2022).

Akan tetapi, Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa soal resfhuffle kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

PKB, kata dia, sepenuhnya menghormati keputusan presiden soal reshuffle kabinet.

“Ini sudah bolak-balik isu ini muncul. Bagi PKB jelas ini kewenangan presiden,” tegasnya.

Kendati demikian, Jazilul berharap, jika benar ada reshuffle agar tidak menambah beban bagi menteri yang masuk atau yang keluar.

Sebab, hal itu malah akan menambah persoalan baru di tengah krisis global yang masih berkecamuk dan berdampak ke Indonesia.

“Karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti,” kata dia. (muf/pojoksatu)