Dihapus 2023, Pemkot Sukabumi Prioritaskan Tenaga Honorer Jadi PPPK

Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah
Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah mengatakan jumlah tenaga honorer yang tersebar di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebanyak 1.141 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 533 tenaga honorer telah diangkat menjadi PPPK.

Taufik Hidayah menanggapi ramainya pemberitaan tentang penghapusan tenaga honorer pada 23 November 2023.


“Sebetulnya kalau kita simak baik-baik secara utuh, di Pasal 99 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, tidak ada diksi yang menyebutkan tentang penghapusan honorer. Untuk pegawai non ASN masih bisa bertugas sampai 2023,” kata Taufik kepada wartawan belum lama ini, seperti dilansir Radar Sukabumi (jaringan pojoksatu.id) pada Selasa (14/6/2022).

BACA : Sebelum Dihapus Honorer Ikuti Pendaftaran PPPK 2022, Ini Syarat Seleksi PPPK Guru

Dijelaskan Taufik, seleksi PPPK merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Adanya peraturan baru agar PNS dan PPPK yang bekerja di instansi pemerintahan. Kami membacanya pemerintah ingin mengangkat status honorer menjadi salah satu bagian dari ASN apakah itu PNS maupun PPPK,” ujar Taufik.

Di Kota Sukabumi, sambung Taufik, seleksi PPPK 2021 lalu kebanyakan merekrut guru atau tenaga pendidik para honorer dengan masa pengabdian yang cukup lama.

“Ada 533 tenaga honorer guru di Kota Sukabumi akhirnya lolos seleksi dan berubah status menjadi PPPK,” jelasnya.

BACA : Tenaga Honorer Dihapus, 400 Ribu Pegawai Bakal Jadi Pengangguran

Penangkatan PPPK yang cukup banyak itu merupakan upaya Pemkot Sukabumi untuk meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

“Menurut kami (jumlahnya) sangat signifikan. Nah tahun ini juga terbit Peraturan Menteri PANRB yang nantinya akan mempermudah peningkatan status honorer,” tutur Taufik.

Menurutnya, dalam aturan tersebut ada beberapa klasifikasi sehingga para honorer akan dipermudah naik status jadi PPPK.

“Dipermudah di sini dalam artian tidak melalui proses dan tahapan seleksi. Apakah di 2022 ini akan ada perekrutan kembali PPPK atau di tahun 2023 juga ada perekrutan, kita lihat saja nanti bagaimana, yang jelas kita di daerah ikut aturan dari pusat tapi kita berharap semakin banyak honorer yang alih status jadi PPPK,” pungkas Taufik. (bam/pojoksatu)