Antisipasi Gejolak Penghapusan Tenaga Honorer, Komisi I Panggil BKPSDM Kota Bogor

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi I DPRD Kota Bogor akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas penghapusan tenaga honorer.

Penghapusan tenaga honorer merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, dimana masa kerja honorer hanya sampai Desember 2023.

Peraturan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kemenpan Republik Indonesia tahun 2022.

Aturan tersebut telah mengundang kegelisahan para tenaga honorer tentang nasib mereka selanjutnya.


Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Safrudin Bima meminta pemerintah agar memperhatikan nasib para tenaga honorer ini setelah dilakukan implementasi terhadap PP Nomor 49 yang mulai berlaku Desember 2023.

“Ya kita berharap pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih terbuka kepada para tenaga honorer tersebut untuk menjadi PPPK atau PNS, tentu disesuaikan dengan profil, kompetensi dan beban kerja,” ujar pria yang dipanggil Mr Blue ini.

BACA : DPRD Kota Bogor Dorong Tukin Nakes Dianggarkan di APBD Perubahan 2022

Menurut Safrudin, pemerintah juga harus hati-hati dalam menangani tenaga honorer ini agar tidak menimbulkan gejolak karena jumlahnya cukup banyak.

“Kita minta Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan identifikasi dan kajian mengenai profil dan jumlah tenaga honorer di Kota Bogor dari berbagai instansi, sepertinya potensinya, pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Sehingga dapat diambil langkah – langkah antisipasi bagaimana tenaga – tenaga honorer ini setelah dihapuskan,” tegas Safrudin.

“Ya kita dan pemerintah harus berpikir keras dalam menghadapi masalah ini dan mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik dalam menghadapi pemberlakuan PP No. 49 tersebut terkait tenaga honorer,” tambah Ketua Fraksi Amanat Nurani DPRD Kota Bogor ini.

Safrudin menegaskan Komisi 1 DPRD Kota Bogor akan mengundang BKPSDM untuk mendiskusikan nasib tenaga honorer di Kota Bogor.

“Komisi I mengundang BKPSDM Rabu ini untuk membicarakan dan mendiskusikan bagaimana langkah kita mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat dalam penghapusan tenaga honorer ini,” ucap Safrudin.

“Kita gak bisa menunggu nanti apalagi berdiam diri terkait masalah-masalah seperti ini. Kita harus lebih responsif dan sensitif karena menyangkut nasib orang banyak,” pungkas Safrudin Bima. (one/pojoksatu)