Selain Website Khilafatul Muslimin, Buletin Bersifat Propaganda Turut Jadi Barang Bukti, Polisi : Ini Sudah Memenuhi Unsur Pidana

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan

POJOKSATU.id, JAKARTA- Polisi mengatakan jika organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin punya website hingga buletin sebagai media penyebaran informasi yang bersifat propaganda.

“Kegiatan konvoi rombongan mensyiarkan khilafah oleh Khilafatul Muslimin ini terdapat dalam website kemudian juga buletin bulanan dan juga tindakan nyata di lapangan yang mereka lakukan termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya di Jaktim,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Rabu 8 Juni 2022.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menambahkan, dalam website milik Khilafatul Muslimin terdapat video juga artikel.

Video hingga artikel itu pun diklaim telah didiskusikan dengan berbagai saksi ahli. Dimana, lanjut dia, hasilnya memenuhi unsur pidana.


“Sebagai contoh disana salah satu videonya menyatakan bahwa Pancasila dan UU 1945 itu tidak akan bisa bertahan lama, demokrasi bisa dilaksanakan apabila dengan senjata, kiyai di zaman demokrasi banyak bohong. Kemudian islam tidak ada toleransi. Ini menjadi catatan kami,” ujar Hengki menambahkan.

BACA : Pemimpin Khalifatul Muslimin Makin Terpojok, Selain Menerbitkan Keonaran, Siap-siap Berhadapan dengan Pasal Ini

Lebih lanjut Hengki mengatakan Khilafatul Muslimin punya buletin atau majalah bulanan yang bahkan sudah memasuki edisi 80.

“Kami analisis buletin yang sampai sekarang 80 edisi setiap bulan muncul, ada percetakannya, ada dari seleberannya, ada website dari artikel-artikelnya. Kami akan kembangkan terus karena sifatnya berkesinambungan penyidikan kami,” kata dia lagi.

Usai ditangkap di Lampung, pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja langsung ditetapkan polisi tersangka.

Menurut polisi, Baraja disangkakan dengan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Untuk UU ITE, karena diduga Baraja menyebarkan hoax yang berpotensi memicu kegaduhan. (dhe/pojoksatu)