Pimpinan Khilafatul Muslimin Kian Terpojok Gara-gara Ceramah, Bisa Dikenakan Hukuman Ini, Pakar Hukum Yang Ngomong

pimpinan khilafatul muslimin, abdul qodir hasan baraja
Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja digiring polisi di Polda Metro Jaya, Selasa (7/6/2022).

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja makin terpojok lantaran ceramah yang disampaikannya.

Isi ceramah yang makin membuat pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir tersebut berjudul ‘Hanya Orang Biadab yang Mau Tunduk dan Patuh kepada Aturan Selain Aturan Allah’.

Menurut pakar Hukum Agus Surono, Abdul Qadir Hasan Baraja bisa dikenakan pidana penyebaran berita bohong.

“Bisa dikenakan pasal penyebaran berita bohong,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).


Agus menyebutkan, Abdul Qadir Hasan Baraja bisa dikenakan melanggar Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Beleid itu berisi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

Baca Juga:

Kemungkinan Kegiatan Khilafatul Muslimin Akan Dilarang, Polda Metro Ungkap Alasannya

Pengamat Intelijen Bocorkan Niat Buruk Khilafatul Muslimin di Indonesia

Itu dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.

“Maka pihak yang berwajib bisa memakai UU dan pasal tersebut untuk menjerat, jika terbukti,” ucapnya.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah mengamankan Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja.

Ia telah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya.

Dari hasil pemeriksaan, Abdul Qadir Hasan Baraja terbukti menawarkan faham khilafah yang sebagai pengganti ideologi negara.

Faham khilafah itu juga dibuktikan dengan barang bukti website dan buletin Khilafatul Muslimin tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2022).

“Kelompok ini terbukti menawarkan khilafah sebagai pengganti ideologi negara. Semuanya terdapat dalam website dan buletin bulanan,” ujarnya..

Zulpan menuturkan, kantor pusat Khilafatul Muslimin yang berada di Lampung itu telah disegel dan dipasang garis polisi.

Penyegelan dilakukan guna untuk mengembangkan kasus tersebut. Sebab penyelidikan masih terus berlanjut.

“Sudah disegel dan di police line kantor pusatnya itu. Karena penyelidikan dan mengumpulkan serta mencari barang bukti,” ujarnya.

Atas pebuatannya, Abdul Qadir Hasan Baraja dijerat dengan Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 82 ayat 2 UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kemudian Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (muf/fir/pojoksatu)