Ciptakan BUMN Sehat, Gasril Minta Pemilihan Dirut Telkom Bebas Kepentingan Politik

Elemen masyarakat dari Gerakan Aspirasi Peduli (Gasril) Telkom menuntut adanya transparansi rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST)

POJOKSATU.id, JAKARTA- Posisi Direktur Utama (Dirut) PT Telkom Indonesia (Persero) menjadi sorotan. Elemen masyarakat dari Gerakan Aspirasi Peduli (Gasril) Telkom menuntut adanya transparansi rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) dalam pemilihan dan penetapan Dirut Telkom.

Mereka pun ingin RUPST tidak dipengaruhi secara total kepentingan politik.

“Ini dilakukan demi menjaga public trust (kepercayaan publik) terhadap ikon miliki BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi,” kata Koordinator Lapangan Gasril Telkom, Amril saat berunjuk rasa di depan Gedung PT Telkom, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Gasril Telkom juga meminta RUPST tetap menjadikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang BUMN.


Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar yang paling utama dalam memilih serta menetapkan Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk berikutnya, yang tanpa dipengaruhi kepentingan politik.

“Kami menolak penunjukkan kembali Ririek Adriansyah sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia dengan alasan apa pun karena setelah menjabat selama 10 tahun, Ririek Adriansyah belum memiliki kapabilitas menjalankan amanat Presiden Jokowi dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, Gasril Telkom mendesak pemerintah melakukan regenerasi kepemimpinan PT Telkom Indonesia.

Hal ini penting untuk memberdayakan putra pilihan terbaik bangsa lainnya yang juga layak menjadi direktur utama.

“Serta dapat memberikan terobosan-terobosan baru dalam menjawab tuntutan kebutuhan teknologi informasi masyarakat. Serta menjadikan PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan yang berdaya saing global,” ungkap Amril.

“Masukan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan milik negara,” tandasnya.

Diketahui, sejak 2012 silam, Ririek sudah menjadi Direksi Telkom. Dengan begitu ia sudah menjabat 10 tahun menjadi Dirut.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 2005 tentang BUMN, maka Ririek harus meninggalkan posnya pada 2022 ini lantaran sudah menjabat selama 10 tahun. (fir/pojoksatu)