Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, PDIP Nilai Jokowi sudah Bikin Kesalahan

Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Jokowi
Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat kesalahan dengan lagi-lagi memberikan jabatan baru untuk Luhut Binsar Pandjaitan.

Terbaru, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi sengkarut minyak goreng di Indonesia.

Menurut Deddy, Luhut Binsar Pandjaitan terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani.

Politikus PDIP itu pun khawatir isu kedekatan Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat.


“Jika itu terjadi, kasihan Pak Luhut yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi,” ujar Deddy dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Sampai sejauh ini, sambung Deddy, Luhut sudah banyak menjabat di berbagai posisi selain Menko Maritim dan Investasi.

Maka, tidak heran jika kemudian masyarakat menganggap bahwa tidak ada SDM lain yang dimiliki Presiden Jokowi untuk membantuk kerja-kerjanya.

BACA: PDIP dan Jokowi Makin Meruncing, Gegara Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, Padahal Dekat dengan Tersangka Kasus Migor

“Apalagi, jabatannya sudah sangat banyak, kesannya tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain Luhut,” kata Deddy.

Menurutnya, masalah minyak goreng di Indonesia sejatinya adalah masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan UU yang sudah ada.

Seperti urusan membangun sistem penguasaan, distribusi, dan cadangan. Baik pasokan bahan baku industri maupun produk untuk sampai ke masyarakat.

Tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, pemda, pun ditegaskan Deddy sudah sangat jelas.

“Musuh dari kelangkaan minyak goreng itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Selain itu, juga sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi, dan penyelundupan.

“Jadi, kata kuncinya ada pada penegakan hukum, pada sistem. Bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu,” tandas Deddy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas baru kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut diminta Presiden Jokowi mengurusi sengkarut minyak goreng yang beberapa bulan terakhir ini jadi problem di tengah masyarakat.

Hal itu diakui sendiri oleh Luhut, saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, pada Sabtu (21/5/2022) lalu. (muf/pojoksatu)