Guru Besar Hukum Ini Tanggapi Pernyataan Rektor ITK Budi Santoso, ‘Kalau Mau Bisa Dijerat Tiga Undang-undang’

Guru Besar Hukum Undip Prof Suteki (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Suteki ikut menanggapi pernyataan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santoso Purwokartiko di status Facebook dianggap menyakiti Umat Islam.


“Jadi tiga peraturan perundang-undangan saya kira cukup bisa menjerat ya, menjerat beliau itu kalau mau, dan ada kemauan untuk memberikan efek jera,” tegas Prof Suteki dalam video yang diunggah di akun YouTube MimbarTube berjudul “Live! Prof Budi Santoso R4S1S Dikritik Habis Prof Suteki & Prof Daniel M Rosyid” seperti dilihat Minggu (8/5).

Pernyataan Rektor ITK Prof Budi Santoso Purwokartiko di status Facebook dianggap menyakiti Umat Islam dan bisa dijerat pidana dengan tiga peraturan perundang-undangan di Indonesia.


Prof Suteki mengatakan, apa yang dituliskan oleh Prof Budi di akun Facebook dianggap jauh dari semangat keislaman.

“Menurut saya memang, ada latarbelakang khusus ya kalau kita analisis itu kenapa sampai seseorang itu membuat pernyataan yang sangat melukai umat Islam khususnya, termasuk ajarannya,” ujar Prof Suteki, Minggu malam (8/5).

Pernyataan-pernyataan Prof Budi dalam status Facebook yang dianggap menyakiti umat Islam menurut Prof Suteki, adalah pernyataan yang menggunakan kata-kata seperti Insya Allah, Barokallah dan kata-kata lainnya.

“Dan juga terkait dengan pernyataan bahwa wanita yang dia wawancarai dan dinilai itu mempunyai prestasi yang sangat bagus itu dikatakan tidak ada satupun yang mengenakan atau memakai pakaian ala manusia gurun, itu dua hal itu saya kira yang bisa dinilai sangat melukai,” kata Prof Suteki.

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia kata Prof Suteki, status Facebook Prof Budi bisa dikaitkan dengan Pasal 156 a terkait dengan penistaan agama, kelompok atau golongan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan juga UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Jadi tiga peraturan perundang-undangan saya kira cukup bisa menjerat ya, menjerat beliau itu kalau mau, dan ada kemauan untuk memberikan efek jera,” tegas Prof Suteki. (ral/rmol/pojoksatu)