Tanggapi Laporan AS Soal Praktik HAM di RI, JAKI Desak Pemerintah Segera Sahkan Fraksi Rakyat

Koordinator Eksekutif JAKI, Yudi Syamhudi Suyuti

POJOKSATU.id, JAKARTA- Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) turut menanggapi Laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirilis oleh Amerika Serikat (AS) soal laporan praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih banyak kekurangan.

Hal itu pun menjadi prioritas kelompok Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM secara menyeluruh di Indonesia.

“Kami dari salah satu kelompok masyarakat sipil yang bernama JAKI telah terdaftar di UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) dan sedang berproses untuk pengajuan Anggota Konsultatif (consultative status) memberikan kerangka dasar substansial dalam proses penyelesaian kasus-kasus HAM secara menyeluruh dari hasil laporan tersebut,” kata Koordinator Eksekutif JAKI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022).

Yudi menjelaskan, kerangka dasar substansial ini tidak membahas satu per satu kasus. Namun lebih pada bagaimana penyelesaian kasus-kasus HAM bisa diselesaikan melalui beberapa program dari sistem yang berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


“Penguatan kelompok masyarakat sipil dan komunitas ini menjadi penting dalam mewujudkan penguatan demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” kata Yudi.

Selain itu, kata dia, persoalan HAM di Polri, menjadi salah satu yang disoroti oleh JAKI. Sebab proses transformasi Kepolisian saat ini sedang beralih.

Di imana pasca masa-masa awal proses demokratisasi di Indonesia, yang sebelumnya Kepolisian berada di bawah institusi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), kemudian terjadi pemisahan institusi.

Namun sejak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dijabat oleh Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, proses transformasi dan reformasi institusi Kepolisian substansial mulai dijalankan.

“Ini diwujudkan dalam Program Presisi (Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan). Di mana dari 4 point besarnya yang terdiri dari 16 sub pointnya dalam konteks reformasi kepolisian untuk penanganan kasus-kasus Hak Asasi Manusia, Polri mulai melakukan reformasi internal dan hubungan eksternal dengan membuka ruang sosial dan partisipasi publik sebagai sistem yang didekati secara kultural,” papar Yudi.

Selain itu, kata dia, melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), penanganan persoalan menyangkut pelanggaran kejahatan kemanusiaan dalam bidang keuangan ekonomi khusus, lingkungan hidup, perdagangan manusia, kejahatan siber, dalam konteks peretasan dan pencurian data pribadi. Polri juga menjalankan fungsinya secara responsif.

Tak hanya itu, kata dia, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, Polri juga merekrut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat oleh KPK karena dianggap tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal ini merupakan salah satu komponen kekuatan kelompok masyarakat sipil yang selalu berpihak pada demokrasi, Hak Asasi Manusia dan pemberantasan korupsi.

“Perekrutan ini juga menjadi tindakan Polri dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor). Tapi harus diakui masih ada beberapa persoalan yang sedang dipersiapkan dalam penanganan kasus-kasus Hak Asasi Manusia lainnya seperti konflik agraria dan pelanggaran HAM lainnya,” bebernya.

Karena itu, JAKI juga menyarankan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu lebih diperkuat, dengan berfungsi sebagai komisi yang lebih khusus, bukan saja berfungsi melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi

Namun juga diperkuat dengan diberikan hak eksekusi dalam penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan pengadilan HAM yang di dalamnya terdapat jaksa peneliti, serta hakim khusus yang menangani HAM.

“Perlu diingat bahwa bergabungnya Indonesia ke ICC itu adalah untuk menutup masalah lama dan membuka lembaran baru dalam menjalankan praktek penanganan kasus-kasus HAM baru,” papar Yudi.

“Sehingga ketika Indonesia masuk menjadi anggota ICC kasus-kasus lama ditutup, dan secara efektif Indonesia baru memulai penanganan kasus HAM yang menangani kejahatan internasional, dimana terdiri dari kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida,” sambungnya.

Peran politik dalam penyelesaian kasus-kasus Hak Asasi Manusia, lanjut dia, tidak terlepas dari penguatan kekuatan rakyat yang dilembagakan.

Hal ini merupakan bentuk penguatan negara dan rakyat sekaligus dalam menguatkan manifesto politik Indonesia, pembukaan UUD 45. Di mana Pancasila terdapat di dalamnya dan menguatkan demokrasi dalam perwujudan kekuatan demokrasi ke-5.

Kekuatan demokrasi ke-5, kata dia, merupakan berbentuk kekuatan rakyat yang dilembagakan setelah empat kekuatan demokrasi sebelumnya, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media massa.

“Kekuatan rakyat warga yang didapatkan dari Badan Partisipasi Warga ini, adalah hak rakyat warga dalam pemberian sanksi, resolusi, veto dan keteribatan rakyat warga dalam setiap keputusan negara. Seperti dalam hal pembuatan undang-undang dan keputusan-keputusan negara lainnya,” lanjutnya.

Karena itu untuk mewujudkan Fraksi Rakyat atau kekuatan rakyat dalam wujud Badan Partisipasi Warga, kata dia, maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden Tentang Pembentukan Komite Fraksi Rakyat Sementara.

Komite Fraksi Rakyat Sementara ini diberi tugas untuk menyusun dan menyiapkan Kedudukan Fraksi Rakyat yang berwujud Badan Partispasi Warga di Parlemen sebagai Kekuatan Rakyat Warga.

Ini juga bertujuan agar kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia bisa terselesaikan, karena penyelesaian kasus-kasus HAM tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian hukum konvensional.

“Yang nyatanya sampai saat ini kasus-kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia masih jauh dari keberhasilan. Begitu juga dengan penyelesaian kasus korupsi. Penyelesaian ini harus diselesaikan melalui cara yang di luar kebiasaan,” tandas Yudi.

(fir/pojoksatu)