Masinton Bongkar Minyak Goreng Buat Biaya Penundaan Pemilu, Gerindra: Namanya Isu Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan

Politisi PDIP Masinton Pasaribu (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Politisi Gerindra Habiburokhman ikut menanggapi klaim politisi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut kasus minyak goreng dikaitkan biaya penundaan pemilu dan membayar sidang MPR.

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut tak pernah mendengar informasi seperti yang disampaikan politisi PDIP Masinton Pasaribu.

“Nggak lah, saya nggak pernah dengar isu tersebut. Baiknya kita dudukkan semua persoalan sesuai proporsinya secara hokum,” jelas politisi Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (24/4/2022).

“Namanya isu nggak perlu ditanggapi berlebihan karena nggak pernah jelas apa indikasi dan ukurannya,” tukasnya lagi.


Politisi Gerindra Habiburokhman menjelaskan Kejaksaan Agung sudah membuat langkah tepat dengan menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka.

Dia mendukung Kejagung untuk menangkap semua pihak yang terlibat.

“Sekarang Jaksa Agung dan jajarannya sudah membuat langkah bagus dengan menetapkan beberapa tersangka yang high profile,” katanya.

“Kita dukung Pak Jaksa Agung (JA) untuk usut kasus ini sampai ke akar-akarnya dan sampai semua yang terlibat ditangkap,” katanya.

Berita sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengungkap, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng tidak lepas dari wacana penundaan Pemilu 2024.

Ia mengungkap, bahwa kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) diduga terkait pengumpulan dana untuk membayar penundaan Pemilu 2024.

Masinton bahkan mengaku miliki informasi tersebut dan berharap itu bisa digunakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus yang menyeret anak buah Mendag M Lutfi itu.

“Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu,” ungkap Masinton, Sabtu (23/4/2022).

Politisi PDIP ini juga mengungkap, oligarki kapital atau kaum pemodal sedang merasa sangat nyaman dengan kondisi saat ini.

Sebab, kaum pemodal itu sangat mudah memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Yang perlu mereka lakukan hanya menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan Pemilu 2024.

“Oligarki pemodal itu bisa diitung semua kok. Informasi yang saya terima, PDIP itu tinggalin saja. Tinggal itung aja duitnya disiapin,” bebernya.

Keterlibatan oligarki kapital ini bisa dilihat dari adanya mobilisasi-mobilisasi yang terjadi. Salah satunya klaim petani sawit yang tiba-tiba menyuarakan presiden 3 periode.

“Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat,” kata Masinton.

“Lah, itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener,” sambungnya.

Masinton menegaskan, PDIP sendiri sudah tegas menolak isu dan wacana tersebut dan bersikeras menjaga konstitusi.

Anak buah Megawati Soekarnoputri ini juga menyatakan perlunya memberantas kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng ini sampai ke akar-akarnya.

Termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu. (ral/pojoksatu)