Demo Memanas, Massa Berteriak Buka Pintu DPR, Kami Mau Ketemu Pembantu Rakyat

Aksi demo di gedung DPR mulai memanas

POJOKSATU.id, JAKARTA- Demo di depan Gedung DPR RI mulai memanas, massa serentak berteriak ingin masuk gedung DPR.

Berdasarkan pantauan Pojoksatu.id di lapangan, para peserta aksi 21 April 2022 mulai berdatangan.

Demo ini merupakan aksi gabung dari persatuan buruh dan para mahasiswa.

“Buka DPR, kita ingin masuk bertemu pembantu rakyat,” teriak orator.


“Buka, buka, buka, hidup rakyat, hidup buruh, hidup mahasiswa, buka,” sahut peserta aksi.

Mereke berteriak turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang dibuat susah oleh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Mari kita bangkitkan patriotisme kita. Ini adalah negaraku kita. Ini tanah air kita. Kita tidak mau dibuat susah,” teriak orator lagi sambil memegang mikrofon aksi.

Sebelumnya, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi demonstrasi Gebrak bersama AMI bakal dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

“Aksi massa 21 April di Gedung DPR/MPR RI dengan beberapa tuntutan yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan kebijakan aturan hukum yang merugikan rakyat,” ujar Nining kepada wartawan, Rabu (20/4).

Berikut tuntutan Gebrak dan AMI dalam aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen hari ini:

Hentikan pembahasan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.

Turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol.

Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor.

Redistribusi kekayaan nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan makan gratis untuk masyarakat).

Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran.

Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.

Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi UU Sisdiknas.

Tolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

(muf/pojoksatu)