Rakyat Alami Defisit Keadilan, MPR Didesak Segera Sahkan Fraksi Rakyat di Parlemen

Gedung DPR RI (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA- Sejak 20 Januari 2022, Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) dan Indonesian Club telah menyadari potensi rakyat dan negara yang mengarah pada kondisi kebuntuan atau stagnansi.


Atas hal itu, mereka menginisiasi dibentuknya Presidium Majelis Rakyat Indonesia sebagai organisasi rakyat.

Tujuan dibentuknya Presidium Majelis Rakyat Indonesia tak lain untuk memperjuangkan hadirnya Fraksi Rakyat yang berwujud Badan Partisipasi Warga.


“Fraksi Rakyat yang berwujud Badan Partisipasi Warga ini sedang kita perjuangkan untuk dilembagakan secara material di parlemen sekaligus sebagai saluran rakyat warga langsung di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),” kata Yudi di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Menurut Yudi, saat ini pembentukan Presidium Majelis Rakyat Indonesia sudah banyak didukung oleh berbagai organisasi.

Pasalnya ini juga sebagai kekuatan kelima demokrasi, yaitu kekuatan rakyat dan kekuatan kelima dasar negara Indonesia, yaitu keadilan sosial.

“Yang saat ini telah didukung dan diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat, kelompok masyarakat sipil, komunitas, golongan-golongan rakyat dan perkumpulan rakyat warga hingga individu,” ujarnya.

Saat ini, kata Yudi, keadaan rakyat Indonesia sedang mengalami defisit keadilan dalam segala sektor, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan segala sektor menyangkut kehidupannya.

Sementara negara beserta instrumen-instrumen kekuasaan dan cabang-cabangnya, menurut dia juga sedang mengalami kegoncangan yang dipicu oleh dua hal.

Pertama adalah melumpuhnya sistem ketatanegaraan yang dibangun dengan banyak penyimpangan di periode reformasi melalui kegagalan hasil amandemen konstitusi,

“Kedua terjadinya ketidakpastian global saat ini dan berdampak pada goncangnya negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dimana ketika masa pandemi Covid-19 belum benar-benar tuntas, situasi global justru semakin panas atas terjadinya perang Rusia dan Ukraina,” ujarnya.

Karena itu, kata Yudi, stuasi ini menjadi memuncak saat ini, di mana rakyat dan negara Indonesia berpotensi mengalami kebuntuan atau stagnansi.

Kebuntuan ini menurutnya begitu terasa dengan terjadinya krisis politik di tingkat elit dalam perebutan kekuasaan partai-partai politik, bersamaan dengan kesulitan hidup rakyat banyak dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang mendasar.

“Oleh karena itu Presidum Majelis Rakyat Indonesia dengan kesadaran penuh melakukan tindakan untuk mendesak dilibatkannya kekuatan rakyat sebagai evaluasi negara Indonesia melalui ditetapkan dan disahkannya Fraksi Rakyat secara legal,” papar Yudi.

“Hal ini bisa dimulai dengan ditetapkannya secara sementara dalam bentuk Komite Fraksi Rakyat. Sementara sebagai bentuk keterlibatan rakyat secara langsung dalam mengatasi persoalan rakyat dan negara, di tingkat lokal, nasional dan global sebagai bentuk kekuatan stabilitas nasional, hingga terjadinya Pemilu 2024 sampai ditetapkan aturan tetapnya yang menjadi payung hukumnya,” imbuhnya.

(fir/pojoksatu)