Pencopotan Luqman oleh Cak Imin Terus Bergulir, Pengamat: Partai Akan Seenaknya Kebiri Anggotanya

Politisi PKB Luqman Hakim (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Jamiluddin Ritonga ikut menanggapi pencopotan Luqman Hakim dari pimpinan Komisi II DPR oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Menurutnya, keputusan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merotasi Luqman Hakim dari kursi pimpinan Komisi II DPR RI menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tanah air.

Terutama bagi anggota DPR RI yang diplilih konstituennya secara langsung.

Dengan demikian, anggota DPR RI bukan lagi jadi representasi rakyat, melainkan partai politik.


Seharusnya, Cak Imin menanyakan terlebih dahulu konstituen Luqman Hakim ketika hendak merotasi anak buahnya di parlemen.

“Akibatnya, anggota DPR RI lebih bertanggung jawab kepada partainya, bukan kepada pemilihnya,” kata pengamat politik Jamiluddin Ritonga lewat keterangannya, Jumat (15/4).

“Padahal seseorang berhak duduk di DPR RI karena rakyat yang memilihnya,” ujarnya lagi.

Menurutnya, rotasi Luqman Hakim ini menunjukkan lemahnya konsitusi anggota dewan di mata partainya.

“Jadi, kasus Luqman seyogyanya menjadi pelajaran bagi DPR RI mengenai lemahnya hak konstitusi anggotanya di mata partainya,” katanya.

“Akibatnya, partai akan seenaknya mengkebiri anggotanya yang berani bersuara beda dengan partainya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Jamiluddin, sudah saatnya DPR RI mengurangi peran partai dalam memberi sanksi kepada anggotanya.

Bahkan, anggota DPR RI yang menyuarakan suara konstituennya tidak boleh diberi sanksi oleh partainya.

“Kalau hal itu dapat diwujudkan, anggota DPR RI tidak akan takut lagi berseberangan dengan sikap partainya,” katanya.

“Rakyat akan menjadi alat perjuangan setiap anggota di DPR RI. Motto ‘suara rakyat suara Tuhan’ akan benar-benar dapat diwujudkan,” tandasnya.

Pergeseran dilakukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk kursi Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang diduduki Luqman Hakim.

Berdasarkan 2 surat yang diterimanya dari pimpinan Fraksi PKB tertanggal 12 April 2022, Luqman Hakim kini hanya menjadi anggota biasa di Komisi IX DPR RI.

Hal ini ditengarai berkaitan dengan sikap Luqman Hakim yang menyatakan secara terbuka menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. (ral/rmol/pojoksatu)