Kompolnas Ikut Komentari Korban Begal di NTB Jadi Tersangka, Kalau Daya Paksa Tak Bisa Dipidana

Amaq Sinta, korban begal yang ditetapkan jadi tersangka pembunuh begal yang membegalnya oleh Polres Lombok Tengah NTB. Foto: Radar Lombok

POJOKSATU.id, JAKARTA— Komisioner Kompolnas Poengky Indarti turut menanggapi kasus korban begal yang ditetapkan menjadi tersangka di Lombok Tengah NTB.

Pihak kepolisian, kata Poengky, harusnya terlebih dulu menelusuri fakta-fakta kejadian yang dialami korban Amaq Sinta alias AS.

“Polisi perlu menelusuri fakta-fakta secara cermat, guna melihat apakah perbuatannya (korban) terhadap 2 begal mengancamnya itu masuk kategori overmacht (daya paksa) atau noodweer (pembelaan terpaksa),” kata Poengky saat dihubungi pojoksatu.id, Jumat (15/4/2022).

Namun bila kasus tersebut masuk overmacht (daya paksa) sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP. Maka kasus tersebut tak bisa dipidana.


Sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut yakni ‘Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana’.

“Polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan tidak memiliki kewenangan memutuskan apakah perbuatan Amaq Sinta,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Poengky, yang memutuskan perbuatan Amaq Sinta masuk dalam kategori overmacht, noodweer hingga mengarah ke tersangka, bukanlah kewenangan kepolisian.

“Yang memutuskan apakah perbuatan Amaq Sinta masuk dalam kategori overmacht, noodweer atau tidak. Yang memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan adalah majelis hakim dalam sidang pengadilan,” tegasnya.

Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil alih kasus dugaan pembunuhan dua orang tersangka begal yang dilakukan oleh korban berinisial AS alias M (34).

Polda turut mendalami posisi AS sebagai korban begal, bukan hanya sebagai pelaku pembunuhan.

Dalam kasus itu, AS alias M dijerat dengan pasal pembunuhan usai menewaskan pelaku begal yang menyerangnya di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah pada Minggu (10/4) dini hari.

“Yang pasti kasus itu kan ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Maka, ditangani sekarang kami tangani di Polda,” kata Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto. (fir/pojoksatu)