Dukung BEM SI, Anak STM Ikutan Gelar Aksi 11 April, Polda Metro Langsung Beri Kode Keras

Anak STM ikutan demo mahasiswa tahun 2019 lalu (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Beredar kabar anak-anak STM akan melakukan aksi di hari yang sama dengan mahasiswa yang akan melakukan demo besar-besaran di Istana Negara Jakarta, 11 April 2024.

Bahkan spanduk aksi unjuk rasa bertajuk ‘STM Bergerak’ sudah tersebar luas di media sosial.

Dalam poster tersebut, terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satunya meminta Jokowi secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.


Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan, aksi bertajuk STM Bergerak dipastikan tak memiliki izin.

“Tak ada izin, kita belum menerima izin menyampaikan pendapat,” kata Zulpan kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Zulpan menuturkan, bila aksi yang tak memilik izin itu tetap digelar pada 11 April, maka pihak akan mengambil tindakan tegas dengan cara membubarkannya.

“Unjuk rasa yang tidak mendapatkan izin atau laporan kepolisian itu dapat dibubarkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan tetap menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April.

Unjuk rasa di Istana Negara diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI.

Kemudian, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.

BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti salah satunya menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat.

Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022,” ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM saat dihubungi, Kamis (7/4).

BEM SI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.

“Kami butuh bukti bukan sekedar lisan,” tegas Kaharuddin. (fir/pojoksatu)