Wagub Kaltim Protes Dana IKN dari Skema Patungan Masyarakat, ‘Masyarakat Kecil Tak Mungkinlah’

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi (ist)

POJOKSATU.id, BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi memprotes wacana pembangunan IKN melalui skema crowd funding atau patungan masyarakat.


Pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono yang mewacanakan pembangunan IKN melalui skema crowd funding atau patungan masyarakat, belakangan jadi sorotan publik.

Tidak sedikit yang memberikan keritikan atas wacana yang dilontarkan Bambang Susantono tersebut.


Salah satunya juga datang dari Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Menurut orang nomor dua di Benua Etam itu, rencana patungan akan kurang tepat apabila dibebankan ke masyarakat.

Sebab sejak awal pembiayaan IKN menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat.

“Setahu saya, dari awal (pemerintah) pusat yang membiayai. Ataupun mungkin kalau ada yang kurang (pembiayaan) ya, tetap jadi urusan pusat lah,” ucap Hadi usai menghadiri acara di Grand Senyiur Hotel di Balikpapan, Kaltim, Selasa (29/3).

Hadi mengatakan patungan dari masyarakat untuk membangun IKN Nusantara sangat tidak mungkin dilakukan.

Mengingat ekonomi masyarakat kekinian terbatas dampak dari pandemi selama dua tahun ini.

“Masyarakat kan terbatas dananya,” terangnya.

Kendati demikian, Hadi mengaku berpikir positif dengan coba meluruskan maksud dari pernyataan yang telah dilontarkan Kepala IKN Nusantara itu.

“Jadi masyarakat dalam tanda kutip yang dimaksud (Bambang Susantono) itu pengusaha besar kali,” imbuhnya.

Hadi menjelaskan, ada terdapat perusahaan besar khususnya di bidang pertambangan batu bara di Indonesia.

Kemungkinan besar, kata Hadi, yang dimaksud Bambang Susantono diminta untuk membantu pembiayaan pembangunan IKN itu adalah perusahaan besar dan bukan masyarakat kecil.

“Masyarakat (kecil) tidak mungkin, lah, membiayai. Ini kan banyak perusahan besar. Perusahaan tambang PKP2B aja ada 30 perusahaan. Perusahaan-perusahan besar itu (mungkin) yang diharapkan membantu IKN, bukan dan jangan masyarakat kecil, lah,” jelasnya. (ral/jpnn/pojoksatu)