Dukung Haris Azhar dan Fatia, KM ITB Desak Polisi Periksa Luhut Panjaitan Soal Bisnis Tambang Papua

Haris Azhar (ist)

POJOKSATU.id, BANDUNG — KM ITB mendesak Kepolisian terlebih dahulu memeriksa kebenaran atas keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis pertambangan sebagaimana yang dipersoalkan dalam kasus Haris dan Fatia.

Diketahui, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menyampaikan beberapa sikap soal kasus Luhut Panjaitan yang menjadikan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka.

Menurut KM ITB, tidak seharusnya Haris Azhar dan Fatia dipidana karena mereka berdua menyampaikan hasil riset ilmiah.

“Riset berujung pidana: Sebuah sikap antisains penguasa,” demikian judul kajian dan pernyataan sikap dengan keterangan nama Ketua KM ITB, Muhammad Hanif Ihsan Syuhada, Sabtu (26/3/2022).


Haris Azhar adalah direktur Lokataru dan Fatia Maulidiyanti adalah Koordinator KontraS.

“Untuk menilai lebih dalam kualitas kajian yang sedang dipermasalahkan ini, digunakan kerangka penilaian dari UK Department for International Development,” kata KM ITB.

KM ITB menilai kualitas kerangka konseptualnya baik dan cukup, prinsip transparansi, kelayakan, sensitivitas budaya, validitas, dan keandalan rata-rata ‘baik’ dan ‘cukup’.

Ada komponen yang dinilai ‘kurang’, yakni soal daya meyakinkan, khususnya sejauh mana penulis mempertimbangkan keterbatasan penelitian dan/atau alternatif interpretasi dari analisis.

Kajian menjelaskan keterbatasan data, tapi tidak menjelaskan keterbatasan interpretasi ataupun memberi pertimbangan interpretasi lain.

“Tentu dari penilaian ini perlu diakui adanya kekurangan dari kajian ini, tetapi bukan berarti kajian ini dapat disimpulkan sebagai kajian ngawur, apalagi sampai tidak diakui sebagai riset,” kata KM ITB.

KM ITB menilai pihak Luhut Panjaitan perlu membuka data.

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur kewajiban pejabat pemerintah untuk mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), salah satunya adalah keterbukaan.

Namun ternyata, perkembangan sampai saat ini, Haris dan Fatia menjadi tersangka atas laporan pihak Luhut.

KM ITB menilai kasus ini adalah preseden buruk bagi demokrasi dan dunia akademis.

“Kajian berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’ telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip kualitas kajian. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengkriminalisasi – apalagi menggunakan tuduhan yang bersifat ‘karet’, seperti pencemaran nama baik dan berita bohong,” kata KM ITB dilansir detikcom.

Berikut adalah pernyataan sikap KM ITB:

1. Mengecam segala bentuk kriminalisasi terhadap penyampaian hasil kajian ilmiah.
2. Menuntut Pemerintah untuk membuka kepada publik data dan informasi tentang operasi militer di Papua, terutama Intan Jaya.
3. Menuntut Kepolisian untuk mentaati seluruh prosedur, undang-undang, dan peraturan yang berlaku dalam penegakan hukum.
4. Mendesak Kepolisian untuk terlebih dahulu memeriksa kebenaran atas keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis pertambangan dan operasi militer di Intan Jaya
sebagaimana yang dipersoalkan dalam kasus Haris dan Fatia.
5. Mendesak pihak Luhut Binsar Panjaitan untuk membuktikan kepada publik terlibat/tidaknya dalam bisnis pertambangan dan operasi militer di Intan Jaya.
6. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif menyampaikan evaluasi dan kritik kepada pemerintah yang dilandasi kajian ilmiah.

Seperti diketahui, Haris Azhar dan Fatian menjadi tersangka atas laporan pihak Luhut Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi.