DPD Minta Keadilan Bagi Haris Azhar-Fatia, Tidak Boleh Tebang Pilih, Jangan Ada Intervensi Hukum

Haris Azhar mendatangi polda metro jaya sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh terlapor Luhut Panjaitan

POJOKSATU.id, JAKARTA— Anggota DPD RI Filep Wamafma meminta pihak kepolisian untuk adil dalam memutuskan hukum terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti.

Ia mengatakan, hukum harus hadir untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa intervensi politik dari pihak manapun.

“Pada prinsipnya kita menghargai proses hukum, tapi di sisi lain kita berharap hukum tidak tebang pilih, jangan ada intervensi,” kata Filep dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2022).

Ia mengapresiasi tindakan Haris dan Fatia yang lantang bersuara atas persoalan di tanah Papua.


Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan kelompok masyarakat sipil pembela HAM yang berpihak pada terpenuhinya hak-hak masyarakat asli Papua.

“Papua hari ini membutuhkan peran kuat dari kelompok LSM seperti yang dilakukan Haris Azhar Dan Fatia dalam menguak tabir kejahatan kemanusiaan di Papua,” ucapnya.

“Saya berharap kasus ini bukan langkah awal untuk menutup tabir kejahatan bisnis di Papua yang telah mengorbankan hak-hak masyarakat adat Papua,” sambungnya.

Sebelumnya, Haris Azhar menyatakan, dirinya tidak takut jika harus menjalani penahanan dari pihak kepolisian.

Pasalnya, penetapan status tersangka terhadap dirinya dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti merupakan bentuk politisasi dari upaya pembungkaman.

Haris mengatakan, penetapan status tersangka ini merupakan bentuk diskriminasi hukum.

Apalagi, sudah banyak laporan polisi yang dia dan Fatia buat tidak mendapatkan perkembangan yang signifikan hingga saat ini.

“Jadi walaupun saya sampai ditahan hari ini atau kapan pun ditahan itu enggak ada masalah,” kata Haris kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/3).

Haris menegaskan, materi pada laporan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

Itu tidak memberikan dirinya ruang untuk menjelaskan video dari kanal YouTube pendiri Lokataru itu.

Video tersebut membahas skandal sembilan organisasi. (muf/pojoksatu)