Pengamat Soroti Tarif PCR Rp675 Ribu di RS Eka Hospital, Bisa Dipidana Dan Izin Dicabut

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

POJOKSATU.id, JAKARTA – RS Eka Hospital BSD Serpong jadi sorotan setelah dilaporkan ke polisi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta.

Prasetyo Edi melaporkan RS Eka Hospital ke Polsek Serpong atas dugaan bobroknya pelayanan rumah sakit elit tersebut.

Penagihan yang dilakukan Eka Hospital BSD juga dianggap mirip debt collenctor.

Tak hanya itu, Prasetyo Edi menyebut RS Eka Hospital memberlakukan tarif tes PCR sebesar Rp675 ribu.


Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menegaskan, pemberlakuan tarif tes PCR oleh Rumah Sakit di atas tarif pemerintah bisa dipidana.

“Kalau tarif tes usap PCR Rp600 ribu itu di atas harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Trubus Rahardiansyah, dilansir Indopos (jaringan Pojoksatu.id).

BACA: Eka Hospital BSD Dipolisikan Ketua DPRD DKI, Pengamat: Masa Iya Rumah Sakit Elit Nagihnya Mirip Debt Collector

Selain diproses hukum, menurut dia, izin rumah sakit tersebut juga bisa dicabut. Tentu harus melalui penyelidikan dan menemukan unsur kesengajaan.

“Tapi saya yakin itu ada unsur kesengajaan. Masyarakat bisa melaporkan,” kata Trubus.

Ia menilai pengawasan pemerintah saat ini sangat lemah. Apalagi syarat tes PCR tidak lagi digunakan dalam pelonggaran saat ini.

Terkait penagihan biaya layanan kesehatan oleh pihak rumah sakit, dikatakan Trubus, sangat tidak tepat, apalagi penagihan dilakukan hingga di area parkir kendaraan.

“Tindakan ini sangat tidak manusiawi, seharusnya tidak sampai dilakukan sampai area parkir,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melaporkan Rumah Sakit (RS) Eka Hospital BSD Serpong ke Polsek Serpong.

Rumah sakit swasta tersebut dipolisikan terkait pelayanan kurang nyaman dan penagihan biaya perawatan putrinya dilakukan secara paksa oleh security dan costumer care di areal parkir.

“Pihak RS juga mengharuskan pasien melakukan swab Covid-19 dengan tarif Rp675.000,” kata Prasetyo Edi.

Direktur RS Eka Hospital BSD Anton saat dikonfirmasikan Indopos terkait laporan Ketua DPRD DKI Jakarta ke polisi tidak bersedia memberikan tanggapan.

“Saya tak punya hak untuk mengkomentari perihal tersebut,” singkat Anton sembari menutup teleponnya. (nas/indopos)