Gara-gara Tes PCR, Anggota DPR Desak Dinkes Tindak Tegas RS Eka Hospital BSD

Ilustrasi tes PCR. Foto: dok Kemenkes.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyoroti tarif PCR di RS Eka Hospital BSD Serpong sebesar Rp675 ribu.

Tarif tes PCR di RS Eka Hospital lebih tinggi dari tarif yang sudah ditetapkan pemerintah.

Rahmad Handoyo menegaskan kasus tersebut harus menjadi perhatian serius.

“Tarif PCR yang melebihi harga yang ditetapkan pemerintah itu bentuk pelanggaran, apapun itu alasannya,” tegaas Rahmad Handoyo, dikutip Pojoksatu.id dari Indopos, Jumat (25/3).


Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, rumah sakit yang menetapkan tarif di atas ketentuan pemerintah harus mendapatkan pembinaan.

BACA: Pengamat Soroti Tarif PCR Rp675 Ribu di RS Eka Hospital, Bisa Dipidana Dan Izin Dicabut

Menurutnya, Dinas Kesehatan harus menelusuri apakah ada unsur kelalaian atau ketidaksengajaan dalam menetapkan tarif PCR di RS Eka Hospotal.

“Dinas Kesehatan daerah harus menertibkan rumah sakit tersebut. Apa motifnya, kenapa terjadi pelanggaran ini,” tegasnya.

“Rumah sakit harus taat dan patuh terhadap peraturan,” tambah Rahmad Handoyo.

Sebab, lanjut dia, rumah sakit beroperasi karena ada izin dari dinas terkait di pemerintah daerah. Tentu ini jadi tugas fungsi kontrol masing-masing pemerintah daerah.

“Dinas kesehatan daerah harus tertibkan kasus-kasus seperti ini. Apalagi sudah ada keputusan negera menetapkan harga PCR,” terangnya.

Dikatakan Rahmad Handoyo, jika rumah sakit tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas.

“Ini harus diberikan sanksi, seperti sanksi peringatan, administrasi dan sanksi lainnya. Kalau tidak, ini akan berdampak lunturnya kewibawaan pemerintah dari sisi aturan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melaporkan RS Eka Hospital BSD Serpong ke Polsek Serpong.

Rumah sakit elit tersebut dipolisikan terkait pelayanan kurang nyaman dan penagihan biaya perawatan yang dilakukan secara paksa oleh security dan costomer care di areal parkir.

“Pihak RS juga mengharuskan pasien melakukan swab Covid-19 dengan tarif Rp 675.000,” kata Prasetyo.

Kapolsek Serpong Kompol Evarmon Lubis membenarkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi melaporkan RS Eka Hospital terkait pelayanan yang tidak nyaman dan penagihan biaya perawatan putrinya secara paksa di areal parkir.

“Kasus ini sedang dalam pemeriksaan polisi,” kata Lubis.

Menanggapi hal itu, Direktur RS Eka Hospital BSD Anton saat dikonfirmasi, Selasa (22/3) terkait laporan Ketua DPRD DKI Jakarta ke polisi tidak bersedia memberikan penjelasan.

“Saya tak punya hak untuk mengkomentari perihal tersebut,” singkat Anton sembari menutup teleponnya. (nas/indopos/pojoksatu)