DPRD Kota Bogor Dorong Tukin Nakes Dianggarkan di APBD Perubahan 2022

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

POJOKSATU.id, BOGOR – DPRD Kota Bogor mendorong Pemkot Bogor menganggarkan tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam APBD Perubahan 2022 atau APBD 2023.


DPRD Kota Bogor melalui Komisi I dan Komisi IV telah membahas hal itu bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Rabu (24/3).

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto yang memimpin langsung rapat gabungan tersebut membeberkan kesimpulan dan rekomendasi DPRD.


Pertama, DPRD meminta Dinkes dan BKPSDM mengirim surat ke Kemnterian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait insentif dan TPP nakes.

Dinkes dan BKPSDM diminta memberikan masukan agar adanya revisi peraturan, terutama besaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puskesmas maupun tempat unit lain.

“Saya kira ini bisa dijadikan sebagai masukan kita meskipun kewenangannya bukan di kita, tapi ikhtiarnya ini harus dilakukan. Itu yang pertama,” kata Atang Trisnanto.

BACA: Safrudin Bima: Keluhan Nakes Kota Bogor Jangan Dibiarkan Berlarut-larut!

Yang kedua, lanjut Atang, BKPSDM dan Bagian Hukum diminta mencari celah regulasi sebagai dasar untuk merevisi peraturan walikota (Perwali), dan mengajukan tukin nakes dalam APBD.

Atang berharap Dinkes dan BKPSDM membuat opsi tukin nakes yang bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 atau APBD 2023.

Hal itu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan nakes dengan PNS di instansi lain.

“Apakah nanti di APBD Perubahan atau di APBD 2023 yang bisa mensejajarkan agar kesenjangan ini tidak terjadi,” jelas Atang.

Atang menegaskan DPRD Kota Bogor akan memberikan dukungan kepada Dinkes agar tukin nakes bisa diakomodir dalam APBD.

“Ketika regulasi sudah ada dan bisa ditambahkan, insya allah kami dari DPRD akan terus support untuk menyediakan anggaran karena kita ingin memastikan bahwa tenaga kesehatan ini bisa mendapatkan apresiasi dan reward,” ucapnya.

Ketiga, Atang berharap tidak bahasa bahwa pendapatan total nakes selama ini sudah memadai karena ada tambahan insentif covid-19.

Atang meminta Dinkes tidak menjadikan insentif Covid-19 sebagai komponen TPP nakes. Sebab insentif covid sifatnya hanya sementara, bukan reguler.

“Tolong jangan dimasukan dalam perhitungan. Karena instensif Covid-19 ini adalah insentif yang memang harus diterima (nakes) di luar kondisi reguler. Dan ini insentif yang di luar,” lanjutnya.

Keempat, Atang berharap kesenjangan penghasilan nakes dengan ASN di instansi lain bisa ditutupi melalui proporsionalitas dari jumlah kepesertaan BPJS di masing masing puskesmas.

“Kami menegaskan kepada Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil kajian yang nanti bisa merubah secara proporsional wilayah kerja, yang tentunya berimplikasi terhadap jumlah kepersertaan BPJS di puskesmas tersebut sehingga tidak ada disparitas tinggi dan bisa diterima oleh semuanya,” tandasnya.

Kepala Dinkes Kota Bogor, dr Sri Nowo Retno MARS yang ditemui usai rapat gabungan tak bersedia memberikan pernyataan.

Retno menyarankan agar masalah yang dibahas dalam rapat gabungan ditanyakan langsung kepada Ketua DPRD Kota Bogor atau Kepala BKPSDM.

“Ke Pak Ketua (DPRD) aja atau Pak Kaban,” ucap Sri Nowo Retno seraya berlalu. (adi/one/pojokbogor)