Ada Menteri Nakal di Balik Kelangkaan Batu Bara, Firli Bahuri Diminta Sebutkan Nama

Ketua KPK Firli Bahuri (jpc)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, dirinya mengetahui adanya menteri Kebinet Indonesia Maju yang menjadi penambang batu bara.

Menteri tersebut bahkan disebut terlibat di balik kelangkaan batu bara dengan tidak mematuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) sebesar 25 persen.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum Masriadi Pasaribu mengatakan, sebaiknya Firli menyebutkan siapa nama menteri yang dimaksud.

Pasalnya, selain ditengarai rangkap jabatan, juga berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan.


“Sangat mungkin ada penyalahgunaan jabatan, penggunaan pengaruh atau kekuasaan dalam bisnis batu bara, sehingga melanggar kewajiban DMO,” kata Masriadi dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Menurut Masriadi, dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2018 dengan tegas melarang seorang menteri rangkap jabatan, baik sebagai komisaris atau direksi perusahaan.

Atas ketentuan itu, menteri yang memiliki jabatan di perusahaan sejatinya harus mengundurkan diri.

Namun, lanjutnya, pengunduran diri seringkali tidak efektif karena seorang menteri tersebut masih dapat menggunakan pengaruhnya untuk menguntungkan perusahaan terkait.

“Nah peluang ini yang harus ditutup, jangan sampai ada transaksi pengaruh yang dapat merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Masriadi pun mengapresiasi langkah Firli yang dengan sigap meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menertibkan dan mencabut pengusaha nakal tersebut.

Akan tetapi, sambungnya, Firli harus buka-bukaan menteri siapa yang terlibat dalam pusaran kelangkaan batu bara tersebut.

Karena dengan membuka identitas menteri itu, publik dapat menilai secara objektif serta tidak menduga-duga masalah hukum yag mungkin terjadi.

“Sebutkan namanya siapa, perusahaannya apa, jangan ditutup-tutupi karena sudah merugikan hajat orang banyak, biar tidak saling curiga, saling tuduh, apalagi sampai lapor melapor,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.k/HK.021/MEM.B/2022 memang telah diatur sanksi administratif, denda, dan dana kompensasi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban DMO.

Namun penegakan aturan yang baru dikeluarkan awal tahun 2022 itu dianggap tidak cukup menyelesaikan dugaan pelanggaran oleh menteri.

“Ini menteri soalnya. Ada persoalan hukum dan etika di situ, karena menteri itu pengelola atau pelaksana program, pengguna anggaran,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, Firli Bahuri mengungkap adanya menteri Kebinet Indonesia Maju yang menjadi penambang batu bara ‘nakal’.
Ia pun telah mengusulkan agar Menteri ESDM mencabut izin pengusaha nakal tersebut.

“Saya bilang sama Menteri ESDM, saya tahu penambangnya siapa, bahkan ada yang jadi menteri penambang, saya bukan penambang, tertibkan, cabut izinnya. Saya bilang itu. Yang tidak tunduk dengan perintah pemerintah dan undang-undang, cabut izinnya,” kata Firli dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali, Jumat (18/3). (muf/pojoksatu)