PBB Tetapkan 15 Maret Jadi Hari Internasional Melawan Islamophobia, Ini Tanggapan Pimpinan MPR

Hidayat Nur Wahid atau HNW. (ist)
Hidayat Nur Wahid atau HNW. (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung Hari Internasional Melawan Islamophobia yang ditetapkan PBB dalam Sidang Umum (SU) 15 Maret 2022.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mendorong agar penetapan Hari Internasional tidak hanya menjadi macan kertas.

Ia berharap hal tersebut dapat mendorong negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia yang menyetujui keputusan SU tersebut untuk turut mewujudkan dan menindaklanjuti.

Juga menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan pemberian harapan dalam menghentikan diskriminasi.


Selain itu, ia ingin negara-negara anggota PBB menyelenggarakan program hingga mengupayakan dukungan legislasi untuk melawan Islamophobia, dan juga agar negara-negara anggota OKI ikut mengawal serta mengawasi terlaksananya keputusan SU PBB tersebut.

Menurut HNW, Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia dengan penganut berjumlah 1,91 miliar orang. Islam sudah diterima dan dianut oleh warga di seluruh negara Anggota PBB.

Namun bentuk-bentuk Islamophobia seperti ujaran kebencian, diskriminasi, intoleran dan kekerasan terhadap muslim semakin marak.

“Wajar bila negara-negara dunia yang inginkan harmoni, toleransi, inklusifitas dan hilangkan diskriminasi agar berusaha maksimal untuk melaksanakan keputusan SU PBB ini dengan mewujudkan perlawanan terhadap Islamophobia dengan sungguh-sungguh, dan menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Momentum Hari Internasional Melawan Islamophobia,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

“Ini juga momentum bagi Umat Islam agar semakin aktif melaksanakan dan membudayakan agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” tegasnya.

HNW menilai penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia dalam SU PBB dapat menjadi momentum bagi negara-negara untuk membuat aturan-aturan hukum terkait.

Seperti aturan yang sebelumnya sudah ada dan dipraktekkan di berbagai negara barat mengenai UU perlawanan terhadap anti-semitisme.

Peraturan mengenai anti-semitisme tersebut sudah sejak lama ada di beberapa negara. Seperti AS, Jerman, Prancis, Belanda, dan terbaru kembali dikuatkan di Ukraina pada 2021.

Dengan adanya UU ini, mereka yang mengekspresikan kebencian anti-semitisme dianggap sebagai pelaku kriminal dan bisa dikenai pidana.

“Demi keadilan, produk hukum serupa juga semestinya bisa dibentuk untuk melawan Islamophobia. Ini sangat urgent, mengingat Islamophobia tidak hanya terjadi dalam bentuk ujaran kebencian, tapi juga meningkat sehingga membahayakan semangat harmoni dan toleransi yang dipropagandakan aktivis juga negara-negara Barat,” katanya.

“Apalagi Islamofobia juga berwujud kekerasan fisik yang membahayakan hingga menghilangkan nyawa manusia hanya karena ia beragama atau memakai simbol-simbol Islam,” paparnya.

Karena itu Hidayat mengapresiasi upaya yang sudah berlangsung seperti di AS dimana ‘Combating International Islamophobia Act’ telah lolos dari House of Representative (DPR) dan masuk ke Senat di AS pada 15 Desember 2021.

Di Kanada, upaya tersebut bahkan datang dari eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kanada bermaksud membentuk badan khusus melawan Islamophobia, dan sejumlah legislator telah mengajukan ‘Our London Family Act’ sebagai RUU untuk melawan Islamophobia.

Sebagai Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama, ia berharap Indonesia meski bukan penggagas Hari Internasional Perlawanan terhadap Islamophobia, namun sebagai negara yang mayoritas mutlaknya Muslim bertindak proaktif dalam merealisasikan kesepakatan SU PBB tersebut.

Misalnya Kementerian Agama yang di tahun 2022 sedang menyelenggarakan Tahun Toleransi, bisa mulai memprioritaskan minimal menyisipkan muatan-muatan tentang anti-Islamophobia yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan toleransi dan harmoni di antara umat beragama serta menguatkan NKRI.

“Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, mestinya tampil aktif dan terdepan menjalankan keputusan SU PBB dalam upaya menghadirkan toleransi, harmoni dan moderasi dengan sukseskan perlawanan global terhadap Islamophobia. Jangan malah terkesan kalah dengan Islamophobia,” jelasnya.

“Seperti, membiarkan penceramah-penceramah dan pihak-pihak lainnya di Indonesia terus sebarkan Islamophobia dengan anti terhadap Islam, Al Quran, dan Nabi Muhammad, dan apalagi terus mengaitkan Islam dengan radikalisme, terorisme, intoleran dan hal-hal negatif lainnya,” kata Hidayat lagi.

“Padahal fakta sejarah dan ajaran Islam, justru sangat diakui peran, jasa Islam dan umat Islam beserta tokoh-tokohnya untuk merdekakan Indonesia, selamatkan Pancasila, NKRI serta gagalkan pemberontakan PKI, sehingga NKRI selamat hingga di era Reformasi ini,” pungkasnya. (ral/dtc/pojoksatu)