Dituduh Sumber Hoax Pejabat, Rizal Ramli Minta Gubernur Lemhanas Bersuara Soal Big Data Lab-45

Rizal Ramli
Rizal Ramli

POJOKSATU.id, JAKARTA— Ekonom senior Rizal Ramli meminta Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto memberi penjelasan soal big data Lab-45 yang jadi sumber hoax pejabat, terutama isu penundaan Pemilu 2024.

Nama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto ikut diseret terlibat dalam menyusun kajian perubahan masa jabatan Presiden Jokowi.

Kajian disajikan lewat Laboratorium 45 atau Lab-45 dan diduga digunakan para elite untuk memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Meski Andi Widjajanto telah membantah kabar tersebut, ekonom senior Rizal Ramli tetap meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan data yang dirangkum oleh Lab-45.


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu khawatir data ini memang ada dan digunakan para menteri juga elite koalisi untuk menyokong wacana penundaan pemilu.

Apalagi teranyar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mengklaim ada big data yang memperlihatkan kecenderungan rakyat ingin pemilu ditunda.

“Gubernur Lemhannas yang baru Andi Widjajanto harus diminta penjelasan soal big data Lab-45, yang jadi sumber hoax pejabat,” tegasnya, Senin (14/3).

Menurut Rizal Ramli, para pejabat yang mengusung penundaan pemilu sudah salah kaprah dalam membaca atau memahami sebuah data.

Apalagi memahami keabsahan data tersebut.

“Ini contoh halu tingkat dewa. Cuma ngerti sedikit istilah big data sudah siap nipu publik. Padahal advanced statistics, dynamic simulation aja ora ngerti,” sindirnya.

Jika benar rujukan mereka mengacu pada data Lab-45, maka Rizal Ramli menilainya sebagai sesuatu yang ironis.

Sebab lembaga itu menggunakan angka yang sesuai konstitusi negara tapi tidak mencerminkan perilaku sesuai UUD 1945.

“Hasil kerjanya hoax big data, untuk khianati konstitusi dan amanah reformasi. Benar-benar kebablasan,” lanjutnya.

Sebagaimana diberitakan Tempo, ada dua salinan kajian dari Lab-45.

Pertama berjudul “Presiden Tiga Periode” dan kedua berjudul “Perubahan Konstitusi dari Masa Jabatan Kepala Pemerintahan”. (ral/rmol/pojoksatu)