Keluarkan Perppu Demi Tunda Pemilu 2024 Adalah Lecehkan Konstitusi, Sekjen PDIP Sindir Siapa?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali berkomentar terkait wacana penundaan pemilu 2024. Penundaan tak bisa pakai perppu, harus amandemen UUD.


Untuk diketahui, wacana penundaan pemilu itu diusulkan oleh tiga ketum partai yakni PKB, Golkar, dan PAN.

Sementara sisa partai pendukung Jokowi dan partai lain di parlemen tolak tegas penundaan pemilu yakni NasDem, PDIP, Gerindra, PPP, PKS, hingga Demokrat.


Sekjen PDIP ini mengatakan penundaan pemilu 2024 harus mengamandemen UUD, bukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Sekjen Hasto menegaskan perppu hanya bisa dikeluarkan untuk kegentingan yang memaksa. Mengeluarkan perppu demi menunda pemilu 2024 adalah melecehkan konstitusi.

“Kalau perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu, itu kan ranahnya pada konstitusi, pada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen,” kata Hasto saat menyampaikan Pidato Inspiratif dalam Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang, Rabu (9/3/2022).

Sekjen PDIP Hasto mengingatkan pesan Presiden Jokowi bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19.

Hasto juga melihat Presiden Jokowi saat ini juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan bahan kebutuhan pokok.

“Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G-20,” jelas Hasto.

Bagi PDIP, kata Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu.

Hasto mengatakan pandangan itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan berharap menjadi kesadaran partai untuk taat pada konstitusi.

“Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa,” katanya.

“Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat,” jelas Hasto lagi.

Sekjen Hasto juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia.

Jika itu dirombak, menurutnya, akan terjadi krisis kualitas demokrasi.

“Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi, ketika kultur ini kemudian dirombak, bisa menciptakan krisis. Ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” tutur Hasto. (ral/int/pojoksatu)