Dirut Citilink Juliandra Dicopot, Diduga Imbas Pengadaan Pesawat Garuda Yang Diperiksa Kejagung

Dirut Citilink Yuliandra dicopot (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA-– Dirut Citilink Juliandra Nurtjahjo dicopot atau diganti. Pergantian ini diduga terkait dengan pemanggilan Juliandra oleh Kejagung dalam kasus pengadaan pesawat Garuda 2011-2021.

Maskapai Citilink melakukan perubahan pengurus berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), salah satunya pergantian Dirut Juliandra Nurtjahjo ke Dewa Kadek Rai.

Pengumuman itu disampaikan setelah Juliandra diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi.

Juliandra diperiksa tim jaksa penyidik pada Jampidsus Kejagung terkait dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021.


Keputusan RUPS menyetujui Dewan Komisaris menunjuk seorang di antara direksi lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

Kedudukan itu berlaku hingga ditentukan pejabat definitif atas jabatan lowong tersebut ditentukan oleh para pemegang saham.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer mengatakan salah satu saksi yang diperiksa adalah Dirut Citilink, yakni Juliandra.

“Saksi-saksi yang diperiksa antara lain, J selaku Direktur Utama PT Citilink Indonesia, diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat udara,” kata Leonard dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/2/2022).

Kejagung juga memeriksa mantan VP Corporate Secretary Garuda Indonesia. Dia diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat.

“RAR selaku VP Corporate Secretary Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2015, diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat udara,” katanya.

Leonard mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan kepada para saksi.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Pesawat Udara PT Garuda Indonesia (persero) Tbk,” jelasnya.

Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia ini telah naik ke tingkat penyidikan. Kejagung menyatakan bakal terus melengkapi bukti terkait kasus tersebut.

“Perkara PT Garuda yang beberapa hari lalu Menteri BUMN datang ke sini. Kami sedang menangani perkara ini dan hari ini kita naikkan menjadi penyidikan umum,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2022).

Burhanuddin mengatakan tahap pertama Kejagung akan mengusut dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600.

Namun, dia mengatakan ada kemungkinan mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jenis lainnya di Garuda.

“Kita pun tidak sampai di situ saja, ada beberapa pengadaan kontrak pinjam atau apa pun nanti kita masih akan kembangkan, mulai ATR, Bombardier, kemudian Airbus, Boeing, dan Rolls-Royce kita akan kembangkan, kita akan tuntaskan,” katanya.

Sementara itu Komisaris Utama Citilink Prasetio dalam keterangan tertulis dikutip wartawan, Jumat (18/2/2022) menyebutkan, pergantian dirut ini selaras dengan fokus kinerja Citilink sebagai bagian dari Garuda Indonesia Group untuk semakin adaptif dan berdaya saing.

“Perubahan kepengurusan Perusahaan tersebut selaras dengan fokus kinerja Citilink sebagai bagian dari Garuda Indonesia Group untuk semakin adaptif dan berdaya saing dalam menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan baru,” katanya.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran direksi dan komisaris yang telah menyelesaikan masa tugasnya, serta kontribusi terbaik yang telah diberikan kepada Citilink sehingga dapat terus tumbuh sebagai salah satu maskapai terkemuka di Indonesia bahkan di tengah tantangan pandemi yang berdampak luar biasa bagi industri penerbangan,” kata Prasetio lagi.

PT Citilink Indonesia (“Citilink” atau “Perusahaan”) adalah anak perusahaan Garuda Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Natakusumah No. 01 tanggal 6 Januari 2009, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan pengesahan dari Menkhumham No. AHU-14555.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009. (ral/int/pojoksatu)