Ternyata Ini Alasan Utama Hakim Tak Kabulkan Kebiri Terhadap Herry Wirawan

Herry Wirawan pemerkosa 12 santriwati di Bandung
Herry Wirawan pemerkosa 12 santriwati di Bandung

POJOKSATU.id, BANDUNG-  Pengadilan Negeri Bandung memvonis Herry Wirawan seumur hidup, atas perbuatannya melakukan asusila kepada 13 santriwati di ponpes yang dikelola oleh Herry Wirawan.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, yang dipimpin Hakim Ketua Yohanes Purnomo Suryo, tidak memberi hukuman tambahan kepada Herry Wirawan berupa hukuman kebiri.

Hakim Ketua menguraikan, bahwa dasar pengenaan hukuman kebiri kimia dilakukan usai terpidana menjalani hukuman pokok paling lama dua tahun.

“Menimbang dengan demikian, oleh karena tindakan kebiri kimia baru dapat dilakukan setelah terdakwa menjalani pidana pokok paling lama dua tahun, sementara apabila dituntut kemudian diputus pidana mati dan penjara seumur hidup yang tidak memungkinkan selesai menjalani pidana pokok maka tindakan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan,”terangnya, saat pembacaan putusan kasus yang melibatkan Herry Wirawan, di ruang sidang I Pengadilan Negeri Bandung, Selasa 15 Februari 2022.


Pertimbangan tidak memutuskan hukuman kebiri, karena terdakwa sudah mendapatkan putusan seumur hidup.

“Tidak mungkin setelah terpidana mati menjalani eksekusi mati atau menjalani pidana seumur hidup dan terhadap jenazah terpidana dilaksanakan kebiri kimia,” jelasnya.

Hakim menambahkan, bahwa pasal 67 KUHP tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain apabila sudah pidana mati atau seumur hidup.

Diberitakan sebelumnya terdakwa Herry Wirawan divonis seumur hidup, atas perbuatannya melakukan asusila kepada 13 Santriwati.

Hal ini sesuai dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian Dakwaan Subsidair, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(rif/pojoksatu)