Ganjar Pranowo Disebut Tak Bisa Memberi Keamanan Warganya, Anak Buah Zulkifli Hasan: Maaf Tak Ada Artinya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto Twitter Humas Pemprov Jateng.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto Twitter Humas Pemprov Jateng.

POJOKSATU.id, JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai minta maaf Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah tidak ada artinya.

Itu terkait peristiwa konflik penolakan proyek pembangunan Bendungan Bener yang berujung ricuh antara warga Desa Wadas dan aparat kepolisian.

“Gubenur minta maaf, tapi nasi sudah terlanjur jadi bubur,” kata Guspardi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Seharusnya, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu Ganjar Pranowo selalu Gubernur bisa memastikan keamanan bagi warganya.


“Kan bisa itu bagaimana Gubernur memediasi kepentingan masyarakat tersebut agar tidak terjadi konflik,” ujarnya.

Selain itu, tambah anak buah Zulkifli Hasan itu Gubernur bisa menjamin bahwa aparat kepolisian tidak melakukan tindakan represif.

“Disatu sisi pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa pihak aparat tidak melakukan tindakan represif,” tandas Guspardi.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo meminta maaf atas tingkah represif aparat ke warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Itu dengan alasan pengukuran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

“Pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan khususnya masyarakat di Wadas,” kata Ganjar saat konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu (9/2).

Ia mengklaim kemarin malam ia sudah menjalin komunikasi dengan Kapolda Jateng dan Komnas HAM untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo.

Ganjar lebih lanjut mengaku di Jateng sedang ada program yang cukup banyak terkait Bendungan.

Salah satu masih berproses di Wadas Purworejo hingga Pemalang. Ganjar mengklaim khusus untuk Wadas diskusi masih di kedepankan.

“Proses ini memang berjalan cukup lama sejak,” ujarnya.

“Bahkan dan khusus di Purworejo ini ingin kita dapatkan adalah aliran irigasi bisa mengairi Wadas, barangkali tidak tersampaikan dengan baik,” sambungnya.

“Maka kita konsolidasikan dengan baik. Kita selalu membuka ruang komunikasi dan diskusi,” tambah Ganjar.

Ganjar kemudian mengklaim bahwa sampai detik terakhir kemarin putusan yang mempunyai hukum tetap harus dilaksanakan.

“Itulah kenapa kita membuat tim dengan BPN, Polda, Bupati, untuk melaksanakan tugas-tugas kita sesuatu dengan yang direncanakan,” kata Ganjar.

(muf/pojoksatu)