Airlangga Yakin Dunia Usaha tak Terpengaruh Penyempurnaan UU Cipta Kerja

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

POJOKSATU.id, JAKARTA – Saat ini, pemerintah terus melakukan penyempurnaan atas revisi UU Nomor 12 Tahun 2021 untuk mengatur metode omnibus sebagai landasan perundangan.

Di sisi lain, kalangan investor dan berbagai negara sangat menunggu reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia.

Karena itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya, revisi UU Cipta Kerja dapat dilakukan lebih cepat dari tenggang waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai tindak lanjut, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk memasukkan revisi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan revisi UU Cipta Kerja dalam program legislasi nasional prioritas di tahun 2022.


“Dan ini menjadi persyaratan administratif daripada perundang-undangan tersebut,” ujar Airlangga, dalam acara Afternoon Tea ke-8 Kompas Collaboration Forum, Jumat (4/2).

Airlangga juga meyakini, revisi UU Cipta Kerja dalam dua tahun ke depan tidak akan terlalu memengaruhi optimisme pengusaha.

Penyempurnaan UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat menghindari munculnya ketidakpastian di masa depan akibat sejumlah penolakan dan gugatan ke MK.

Karena itu, Airlangga meminta pelaku usaha tidak khawatir, mengingat kepastian kegiatan penanaman modal sudah dinaungi lewat payung hukum UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berbagai kesepakatan perdagangan dan investasi bilateral akan ikut menjamin kepastian berusaha bagi investor asing.

“Terkait kepastian berusaha, Indonesia memiliki peraturan berlapis yang menjamin,” ujarnya.

Dengan bilateral investment treaty dan jaminan investasi, para investor tetap dijamin di Indonesia.

“Dan kebijakan yang dilakukan mulai dari kebijakan fiskal dan yang lain, implementasinya tetap karena pengaturannya sudah ada,” pungkas Airlangga. (*/ruh/pojoksatu)