Minyak Goreng Masih Langka, DPR Desak Pemerintah Jangan Kasih Ampun Oknum Kartel Nakal

HET minyak goreng (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kelangkaan minyak goreng di tingkat pedagang masih terjadi di berbagai daerah, sehingga mengakibatkan harganya sangat tinggi.

Hal ini tentu membebani rumah tangga hingga pelaku usaha, terutama di sektor mikro.

Terlebih, kenaikan ini tidak sebanding dengan penghasilan para pedagang. Apalagi mereka yang baru bangkit dari hantaman Pandemi Covid-19.

Sementara itu pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.


Itu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit yang berlaku mulai 1 Februari 2022 lalu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Achmad mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan tersebut.

Menurutnya, pemerintah jangan hanya mengeluarkan aturan tetapi tidak disertai dengan tindakan.

“Masyarakat sudah menjerit di bawah. Karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok rumah tangga dan juga sangat dibutuhkan bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM,” kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (7/2/2022).

Politisi Demokrat itu mengaku, saat dirinya turun ke daerah pemilihan (dapilnya) di Riau.

Ia kerap kali ditanya oleh masyarakat perihal harga minyak kenapa bisa mahal dan langka. Padahal Riau sendiri merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia

“Saat kunjungan dapil, saya dicecar oleh masyarakat. Kita penghasil kelapa sawit, namun minyak goreng langka,” ujarnya.

“Mereka membandingkan Riau penghasil Migas, tapi BBM mahal dan langka juga, mereka jengah dengan keadaan seperti itu,” sambungnya.

Karena itu, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu kembali menegaskan agar pemerintah tidak setengah hati memberikan solusi yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta agar satuan tugas (Satgas) Pangan bergerak ke akar rumput untuk memberantas jika ada oknum-oknum kartel nakal.

“Pemerintah harus serius. Jangan setengah hati gitu. Jangan menunggu masyarakat susah dan menjerit dulu. Pemerintah punya kok seluruh sumber daya buat itu. Kenapa gak dimaksimalkan,” tandasnya.

(muf/pojoksatu)