Hari Pers Nasional, DPP LDII Ingatkan Tugas Berat Media Soal Ini

Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso

POJOKSATU.id, JAKARTA- Setiap 9 Februari, berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pers Nasional yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Di momen HPN ini, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso berharap Pers jadi garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Meskipun PWI lahir 66 tahun lalu, peran pers dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tak bisa diabaikan. Pers seperti penyuluh dalam kegelapan, sesuai tugasnya memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial kepada rakyat Indonesia,” kata Chriswanto Santoso dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/2/2022).

Chriswanto mengapresiasi kerja para pewarta yang terus memberitakan berbagai pencapaian pembangunan, dengan dukungan dan masukan.


Meski begitu, Chriswanto berharap pers harus tetap kritis agar pemerintah bisa memperbaiki kekurangan dan terus meningkatkan keberhasilannya.

“Dengan masukan yang konstruktif dari insan media massa, pemerintah dan ormas dapat terus berbenah dan maju,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, pers sangat membantu pembentukan masyarakat madani agar organisasi kemasyarakat (Ormas) bisa maksimal membantu pemerintah. Bahkan sebaliknya, pers juga mengontrol keberadaan dan fungsi ormas itu sendiri.

Tak hanya itu, kata dia, Pers selama ini, sanggup melaksanakan tugasnya sebagai tiang keempat demokrasi.

“Dengan kebebasan pers saat ini, sebagai ormas Islam, kami mendukung media yang menyalurkan kebebasan berpendapat dan berbicara sebagai syarat mutlak demokrasi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPP LDII Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) DPP LDII, Rulli Kuswahyudi mengatakan pers memiliki tanggung jawab lebih besar lagi dalam era new media atau media baru.

“Era ini ditandai dengan penggunaan internet dalam menyebarkan informasi dengan multiplatform, salah satunya media sosial. Pers dan masyarakat saat ini bersama-sama menggunakan media sosial. Akhirnya media sosial menjadi ruang publik, dari berita penting atau sekadar gosip bahkan hoaks,” ujar Rulli.

Menurut Rulli, tak bisa dipungkiri kini kerja wartawan kian mudah dengan adanya media sosial. Wartawan tinggal memantau isu yang sedang tren, atau mencari kutipan para tokoh, kemudian diolah menjadi tulisan.

“Kerja pers yang kian mudah ini, jangan sampai menumpulkan analisis. Hanya mengisi berita dengan kutipan. Tapi masyarakat perlu edukasi yang mendalam atas sebuah isu,” ujar Rulli.

Karena itu Rulli berharap pada era new media media massa tak hanya mengejar sensasi sejak dari judul hingga isi, agar beritanya banyak dibaca.

Namun masyarakat juga tetap membutuhkan edukasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

“Sebagai suluh dalam gelap, media yang berkualitas pasti terus ditunggu dan pasti jadi bahan perbincangan di media sosial,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, agar dalam pemberitaan para pewarta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan kaidah-kaidah jurnalistik.

Salah satunya, tidak membuat berita dengan prasangka sehingga terjadi pengadilan media massa.

“Bahkan yang di framing tidak diberi hak jawab, peliputannya tidak dua sisi, tidak cek dan ricek. Ini bisa menyusahkan individu, masyarakat, ormas, bahkan negara,” ujarnya.

Akibat pengadilan media massa, kata dia, emosi warga bisa tersulut, padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya.

Atas hal itulah dibutuhkan media massa yang berkualitas dan terpercaya. Terlebih seluruh rakyat Indonesia sangat mengharapkan integritas dan profesionalitas media massa.

“Tindakan tersebut tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang Pancasilais, dan cenderung tak mematuhi hukum. Pers harus bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat sesuai kepribadian bangsa,” ungkap Rulli.

(fir/pojoksatu)