Kasus Kerangkeng Bupati Nonaktif Langkat Naik Penyidikan, Dijamin Nasibnya Makin Tragis

Kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Foto Sumutpos

POJOKSATU.id, JAKARTA- Bareskrim Polri telah meningkatkan kasus penyelidikan ke tahap penyidikan atas temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.


Dinaikkannya kasus kerangkeng manusia itu lansung dari instruksi Kapolda Sumut.

Demikian disampaikan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangannya, Senin (7/2/2022).


“Penyidik Polda Sumut sudah mendapatkan arahan dari Kapolda untuk meningkatkan proses (kerangkeng) dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Agus.

Jendral bintang tiga ini menyebut, dari hasil penyelidikan kasus kerangkeng Bupati Langkat ini masuk dalam ranah pidana umum.

Pihaknya tetap akan memproses hukum meski sang bupati saat ini sedang diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

“Kasus kerangkeng Bupati Langkat ini masuk dalam ranah pidana umum. (Detail) tunggu aja ekspose nanti,” ujarnya.

Seperti diketahui, kerangkeng manusia pertama kali disampaikan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care.

Migrant Care sendiri akan melaporkan kerangkeng manusia yang diduga adanya praktek perbudakan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta.

Migrant Care menduga Terbit melakukan perbudakan terhadap sekitar 40 pekerja kelapa sawit.

“Kami laporkan ke Komnas HAM karena pada prinsipnya, itu sangat keji,” kata Ketua Migrant Care, Anis Hidayah, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/1/ 2022).

Migrant Care juga melampirkan bukti-bukti berupa foto yang memperlihatkan kerangkeng manusia itu. Tampak kerangkeng manusia itu seperti penjara dengan besi dan gembok di dalam sebuah rumah.

Anis mengatakan setidaknya ada dua sel di dalam rumah Bupati nonaktif yang digunakan untuk memenjarakan 40 orang pekerja. Puluhan orang itu dimasukkan ke dalem kerangkeng itu usai bekerja.

Bahkan, kata Anis, para pekerja sawit yang bekerja di ladang bukan hanya dikurung selepas kerja. Melainkan juga mendapatkan penyiksaan dan sejumlah tindakan tak manusiawi lainnya.

“Selama bekerja, mereka tidak pernah menerima gaji,” ujar Anis.

 

(fir/pojoksatu)