Kasus Arteria Dahlan Dihentikan Polisi, PA 212 Langsung Bersuara, Penuh Intrik Kepentingan Politik

Arteria Dahlan saat Komisi III DPR rapat kerja dengan Kejagung.

POJOKSATU.id, JAKARTA— Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin langsung bersuara menanggapi dihentikannya kasus Arteria Dahlan oleh polisi. Menurutnya, kasus ini penuh intrik kepentingan politik.

Wasekjen PA 212 ini juga mengkritik pernyataan polisi yang menyebut Arteria Dahlan tak bisa diproses karena dilindungi hak imunitas sebagai anggota DPR.

Menurut Novel tak tepat hak imunitas menjadi alasan terhadap kasus Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.

Pasalnya apa yang diucapkan Arteria Dahlan itu bukan membahasa perihal UU melainkan hanya keritikan bahasa Sunda.


“Adapun Arteria Dahlan mempunyai imunitas dalam hal ini bisa dikatakan tidak tepat karena bukan membuat dan membahas atau merubah suatu UU tertentu,” kata Novel saat dihubungi Pojoksatu.id, Senin (7/2/2022).

Karena itu Novel menilai, kasus penghentian Arteria Dahlan itu penuh dengan intrik kepentingan politik guna untuk membebaskan Arteria dari jeratan hukum.

“Jadi penghentian kasus Arteria Dahlan penuh intrik kepentingan politik bukan berdasarkan putusan hukum yang benar,” ujarnya.

Harusnya, kata dia, pihak kepolisian terlebih dulu melakukan gelar perkara dan menghadirkan saksi-saksi. Hal itu guna untuk membuktikan proses penyelidikan yang transparan.

“Seharusnya (terlebih dulu) gelar perkara secara terbuka untuk umum dan menghadirkan saksi ahli semua pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya pastikan bahwa laporan masyarat Sunda terhadap Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan tak bisa diproses.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya pastikan bahwa laporan masyarat Sunda terhadap Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan tak bisa diproses.

Alasannya apa yang disampaikan Arteria Dahlan itu merupakan pernyataan dan pendapat seorang anggota Dewan.

Alasan lain tak bisa mempidanakan anggota DPR RI karena ada Undang- undang MD3 yang melindungi hak anggota dewan yang meliputi MPR, DPR, DPRD dan DPD.

Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD.

“Penyidik melakukan gelar yang telah melibatkan para ahli. Ahli pidana, bahasa dan ahli hukum berdasarkan keterangan ahli Arteria tidak dapat dipidanakan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di PMJ, Jumat (4/2/2022).

“Sesuai dengan pasa 1 yang menyatakan UU MD3 anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat baik secara lisan atau pun tertulis,” ujarnya.

Selain itu, kata Zulpan, pendapat yang disampaikan Arteria Dahlan di depan Jaksa Agung telah dilindungi hak imunitasnya sebagai anggota dewan.

“Penyampaian Arteria Dahlan ini dilindungi hak imunitas sebagai anggota dewan sebagai mana diatar dalam UU MD3,” ujarnya. (fir/pojoksatu)