Dinkes Bikin 10 Opsi Tukin Nakes Kota Bogor, Siap-siap Kecewa!

Nakes Kota Bogor

Regulasi besaran jaspel yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Saat ini, salah satu yang bisa dilakukan Dinkes yakni memberikan apresiasi kepada nakes yang kinerjanya bagus dengan cara menempatkan yang bersangkutan di puskesmas yang kapitasinya lebih besar.

“Kita sih selalu mengimbau ke teman-teman nakes, yuk legowo juga, kadang-kadang rezeki itu tidak selalu diukur dalam bentuk rupiah, tapi banyak rezeki lain yang mungkin tidak terukur,” kata dr Erna.

“Kita sama-sama sentuh dengan seperti itulah, walaupun sampai saat ini tetap ada ketidakpuasaan, rasa ketidakadilan. Ya, itu kan mungkin manusiawi,” tambahnya.


Ia mengungkit ketika puskesmas pertama kali menerima jasel dari kapitasi JKN pada tahun 2014.

Saat itu, pegawai Dinkes dan instansi lain tidak menerima jaspel seperti yang diterima nakes di puskesmas.

“Pada 2014 nakes sudah dapat jaspel. SKPD lain enggak dapat tukin, gak ribut tuh kita. Semua ada waktunya memang, mengikuti regulasi,” katanya.

“Dulu, guru dapat sertifikasi, puskesmas dapat jaspel, yang lain teriak gak? Enggak, karena secara regulasi memang seperti itu. Ya, sudah legowo aja,” tandas dr Erna.

Sebelumnya, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah mengaku telah meminta Dinkes Kota Bogor untuk membuat simulasi tukin nakes Kota Bogor.

Hasil simulasi dan perhitungan yang dibuat Dinkes Kota Bogor nantinya akan dimatangkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dinkes sedang menyiapkan simulasi atau perhitungan terbaru (tukin nakes) untuk nanti dibahas di TAPD,” kata Syarifah Sofiah. (one/pojoksatu)