Tolak Keinginan Luhut Panjaitan, PKS Dukung Gubernur Anies Hentikan PTM di DKI Jakarta

Anies Baswedan (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) datang dari PKS. Ini juga sekaligus menolak keinginan Luhut Panjaitan.

Anies berkeinginan menghentikan PTM di tengah sebaran virus Covid-19 yang kembali melonjak di DKI Jakarta dalam beberapa waktu ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menyebutkan, sejumlah anggota legislatif juga telah memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan PTM.

“Mestinya pemerintah sudah bisa memutuskan di pekan ketiga untuk dilakukan blended learning dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. (PTM) jangan dipaksakan,” katanya, Jumat (4/2).


Achmad Yani juga menyayangkan, saat Gubernur DKI sudah melakukan kajian dan evaluasi agar PTM untuk dihentikan, namun terbentur dengan peraturan pemerintah pusat.

“Kalau kenaikan dalam sebulan cepat seperti ini, harusnya pemerintah pusat paham. DKI perlu setop PTM 100 persen, meskipun angka capaian vaksinasi juga tinggi di DKI,” pungkas Yani.

Berita sebelumnya, usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan PTM di DKI Jakarta selama satu bulan ditolak Menko Marves Lubut Binsar Pandjaitan.

Alasan penolakan Luhut atas usul Anies Baswedan itu adalah pentingnya pendidikan bagi siswa.

Keterangan ini disampaikan Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (3/2/2022).

“Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama. Karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya,” jelas Jodi.

Jodi menjelaskan bahwa aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB 4 Menteri.

Aturan PTM juga berbeda dengan sektor lainnya.

Dalam SKB 4 menteri, terang Jodi, tidak lain untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.(ral/rmol/pojoksatu)