Kepala Dinkes Kota Bogor Blak-blakan, Nakes Terima Insentif Rp5 Juta Per Bulan

Kepala Dinkes Kota Bogor dr Sri Nowo Retno MARS.

POJOKSATU.id, BOGOR – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dr Sri Nowo Retno MARS membantah tudingan yang menyebut Dinkes tak memperhatikan nasib dan kesejahteraan tenaga kesehatan atau nakes Kota Bogor.


Dokter yang akrab disapa dr Retno itu blak-blakan membeberkan perjuangannya untuk kesejahteraan nakes Kota Bogor.

Pertama, porsi jasa pelayanan (jaspel) yang bersumber dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditetapkan menjadi 70 persen.


Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

“Di Permenkes sekurang-kurangnya 60 persen untuk jaspel. Kemudian selebihnya untuk dukungan operasional. Di Perwali, kita mengatur 70 persen untuk jaspel,” ucap dr Retno.

BACA: Begini Cara Menghitung Jaspel Nakes, Jomplang dengan Tukin PNS Kota Bogor

Kedua, Dinkes Kota Bogor berjuang agar semua puskesmas di Kota Bogor yang jumlahnya 25 puskesmas ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dengan status BLUD, puskesmas dapat mengelola dana pendapatan puskesmas 100 persen, termasuk dana kapitasi JKN.

“Tahun 2020 itu saya BLUD-kan. Itu karena saya ingin menambah kesejahteraan puskesmas. Dengan BLUD itu, 100 persen uang punya puskesmas, kembali ke puskesmas. Gak ada yang nyangkut Rp1 rupiah pun di Dinas Kesehatan,” tegas dr Retno.

Menurut Retno, sebelum dia menjadi Kepala Dinkes Kota Bogor, puskesmas belum berstatus BLUD.

Dengan status non BLUD, puskesmas menyetorkan pendapatan ke Dinkes, kemudian dikembalikan lagi 80 persen. Sisanya dikelola Dinkes.

“Begitu saya masuk di sini, gak usah nyangkut di dinas, Rp1 rupiah pun saya gak akan utak-atik. Kembalikan semuanya,” jelas Retno.

BACA: 25 Puskesmas di Kota Bogor Sudah BLUD, Dana JKN Masih Diendapkan di Rekening Pemda, Berapa Bunganya?

Ketiga, Retno mengklaim memperjuangkan kesejahteraan nakes dengan cara mengusulkan insentif nakes ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Bogor.

“Ketika Pandemi Covid-19, jauh sebelum kebijakan dari pusat untuk insentif nakes, saya sudah berjuang untuk memikirkan nakes. Salah besar kalau saya enggak memikirkan,” tegas Retno.

“Saya tahu kita itu kerja, kita itu garda terdepan. Kita usulkan untuk insentif nakes melalui APBD. Dan itu belum ada kebijakan dari pusat. Saya perjuangkan ke DPRD, ke TAPD, untuk teman-teman khususnya puskesmas, sehingga kita mulai duluan,” tambahnya.