Sekda Perintahkan Dinkes Simulasi Tukin Nakes Kota Bogor

Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah.

POJOKSATU.id, BOGOR – Kabar gembira untuk tenaga Kesehatan atau nakes Kota Bogor. Dinas Kesehatan Kesehatan (Dinkes) sedang melakukan simulasi perhitungan tunjangan kinerja atau tukin yang akan diberikan kepada nakes.


Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang dihubungi Pojoksatu.id mengakui telah meminta Dinkes untuk membuat simulasi tukin nakes.

BACA: Wow! Ada ASN Kota Bogor Terima Gaji Dan Tukin Rp32 Juta Perbulan


Hasil simulasi dan perhitungan yang dibuat Dinkes nantinya akan dimatangkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Kota Bogor.

“Dinkes sedang menyiapkan simulasi atau perhitungan terbaru (tukin nakes) untuk nanti dibahas di TAPD,” kata Syarifah Sofiah.

Informasi yang dihimpun, Dinkes dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan tukin atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Nakes Kota Bogor.

BACA: 25 Puskesmas di Kota Bogor Sudah BLUD, Dana JKN Masih Diendapkan di Rekening Pemda, Berapa Bunganya?

Selain itu, Dinkes juga telah melakukan rakor dengan para kepala puskesmas se- Kota Bogor pada Senin (31/1). Namun belum diketahui apakah dalam rakor tersebut Dinkes dan para kepala puskesmas membahas tukin atau tidak.

Kepala Dinkes dr Sri Nowo Retno yang dikonfirmasi belum memberikan penjelesan terkait simulasi tukin nakes Kota Bogor.

Dokter Retno juga tak menjelaskan apakah tukin nakes dibahas dalam rakor dengan para kepala puskesmas.

Diketahui, tukin atau TPP diberikan kepada PNS Kota Bogor sejak tahun 2019.

Pemberian TPP PNS Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Wali Kota Bogor tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Aturan itu kemudian disempurnakan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tambahan Pengasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pemberian tukin membuat ASN dari nakes Kota Bogor cemburu. Sebab, mereka tidak menerima tukin seperti yang diterima oleh ASN dari instansi lain, seperti dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan.

Nakes tidak diberikan tukin karena sudah menerima jasa pelayanan (jaspel) dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun kapitasi JKN yang diterima nakes jauh lebih kecil dibandingkan tukin yang diterima ASN di instansi lain.

Ada nakes Kota Bogor yang menerima kapitasi JKN hanya Rp700 ribu per bulan. Sementara ASN golongan III di instansi lain menerima tukin Rp7-9 juta sebulan. Itu belum termasuk gaji pokok.

Hal itu membuat para nakes kecewa. Mereka pun ramai-ramai pindah ke instansi lain agar bisa mendapatkan tukin.

Banyaknya nakes yang pindah ke instansi lain mendapat perhatian Komisi I DPRD Kota Bogor.

Ketua Komisi I, Safrudin Bima menegaskan akan memanggil Kepala BKPSDM untuk memberikan penjelasan terkait masalah tersebut.

“Insya Allah minggu ini kita panggil. Suratnya sedang dibuat, nanti saya kabarin,” kata Safrudin Bima kepada Pojoksatu.id pada Senin, 31 Januari 2022. (one/pojoksatu)