25 Puskesmas di Kota Bogor Sudah BLUD, Dana JKN Masih Diendapkan di Rekening Pemda, Berapa Bunganya?

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor. (dok Radar Bogor)

POJOKSATU.id, BOGOR – Seluruh puskesmas di Kota Bogor yang berjumlah 25 puskesmas sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.


Dengan status BLUD, puskesmas di Kota Bogor seharusnya lebih fleksibel dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BACA: Kasus Covid-19 Kota Bogor Naik 1.000 Persen, 9 Sekolah Ditutup


Peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada BLUD untuk mempekerjakan tenaga professional non PNS. BLUD berhak memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Meskipun sudah berstatus BLUD, pengelolaan keuangan puskesmas Kota Bogor masih tetap seperti non BLUD yang tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Seluruh pendapatan yang diperoleh Puskesmas harus disetor ke kas daerah. Kemudian dialokasikan kembali ke puskesmas sebagai bagian dari Rencana Kerja yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan yang menjadi induknya.

Sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun ditarik oleh Pemda Kota Bogor dari rekening bendahara JKN puskesmas.

Nilainya cukup pantastis. SILPA kapitasi JKN setiap puskesmas rata-rata Rp500-600 juta. Jika ditotal dari 25 puskesmas, jumlahnya diperkirakan Rp15 miliar.

BACA: Wow! Ada ASN Kota Bogor Terima Gaji Dan Tukin Rp32 Juta Perbulan

Informasi yang beredar, SILPA kapitasi JKN puskemas dari 2019, 2020, dan 2021 belum dikembalikan ke puskesmas. Namun informasi itu belum divalidasi kebenarannya.

Informasi lain menyebutkan, dana kapitasi JKN baru akan dikembalikan ke puskesmas pada tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dr Sri Nowo Retno, yang dikonfirmasi terkait hal itu belum merespon.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Erna Nuraena yang dihubungi Pojoksatu.id juga belum memberikan jawaban.

BACA: Ini Alasan Pemkot Tarik Dana Kapitasi JKN Nakes Kota Bogor Rp14 M dari Rekening Puskesmas

Pengelolaan keuangan kapitasi JKN diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 10 disebutkan, dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.

Pasal 14 menyebutkan, dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana Kapitasi JKN yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berapa bunga dana kapitasi JKN puskesmas yang kini mengendap di rekening Pemda Kota Bogor? Hingga kini Pemerintah Kota Bogor belum memberikan jawaban.

Pada Pasal 24 disebutkan sisa Dana Kapitasi JKN pada FKTP (puskesmas) yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) melalui SKPD Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.

Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN diakui dan menjadi bagian SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD.

Pengakuan SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD dilakukan setelah sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 26 disebutkan, Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP, digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Penggunaan kembali sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (one/pojoksatu)