Cabuli Mahasiswi, Bripda BT Resmi Dipecat, Kapolresta Banjarmasin: Yang Bersangkutan Sudah Tak Lagi Jadi Anggota Polri

Mutasi Polri
Ilustrasi

POJOKSATU.id, BANJARMASIN- Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A. Martosumito melepas baju seragam dinas milik Bripka BT menandai pemecatan terhadap oknum anggota Polri, pelaku asusila terhadap seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).


“Yang bersangkutan mulai hari ini resmi tidak lagi menyandang status anggota Polri dan menjadi warga sipil biasa,” terang Sabana kepada wartawan usai upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripka BT di halaman Mapolresta Banjarmasin, Sabtu 29 Januari 2022.

BACA JUGA: Tiga Pencuri Tewas Dihajar Ramai-ramai di Deliserdang, Ketahuan Lagi Dorong Motor Curian

Ditegaskan dia, kewajiban Polri sudah dituntaskan dalam menindak tegas oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran berat tersebut.


Sejak peristiwa asusila terjadi, kata dia, pelaku langsung diproses secara internal di Bidang Propam Polda Kalsel hingga menjalani sidang kode etik Polri pada 2 Desember 2021 dengan rekomendasi PTDH.

Setelah itu pelaku mengajukan banding dan hasil sidang banding Kamis (27/1) menolak banding pelaku dan menguatkan putusan PTDH hingga terbit keputusan Kapolda Kalimantan Selatan
Nomor: Kep/23/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Bripka BT.

“Perbuatan pelaku sangat kami kutuk dan tidak bisa ditolerir karena tidak sejalan dengan sosok Polri sebagaimana program Kapolri,” tegas Sabana.

Selain sanksi internal berupa pemecatan, pelaku juga sudah divonis pidana 2 tahun 6 bulan pada 11 Januari 2022 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.

BACA JUGA: Cabuli Bocah Umur 7 Tahun, Pria Ini Cuma Mengaku Menarik-narik Saja

Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana asusila seperti yang dimaksud dalam Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya perempuan itu pingsan atau tidak berdaya.

Terkait putusan vonis tersebut, Sabana menjelaskan jika Polri tidak mempunyai kewenangan karena menjadi wilayahnya sistem peradilan umum.

Diketahui dalam upacara PTDH itu juga dihadiri perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum ULM yang sebelumnya menggelar aksi solidasitas di depan Kejati Kalsel pada Kamis (27/1).

(dhe/pojoksatu/ant)