Gerak Cepat, TAPD Langsung Bahas Tukin Nakes Kota Bogor

Sekretaris Dinas Kesehatan dr Erna Nuraena.

POJOKSATU.id, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor gerak cepat merespons keluhan tenaga kesehatan atau nakes Kota Bogor yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).


Informasi yang dihimpun, Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah membahas permasalahan tersebut.

BACA: Miris, Ketimpangan Tunjangan Nakes dan ASN Kota Bogor Terjadi Sejak 2019


Selain tukin, kasus nakes Kota Bogor pindah ramai-ramai juga menjadi bahasan Dinkes dan BKPSDM.

Salah satu opsi yang muncul dalam pertemuan itu yakni menaikkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) nakes. Opsi lainnya yakni nakes diberikan pilihan antara tukin atau jasa pelayan (jaspel).

Selama ini nakes tidak mendapatkan tukin karena sudah menerima jaspel dari kapitasi JKN. Sedangkan ASN non nakes menerima tukin, tapi tidak menerima jaspel.

BACA: Nakes Kota Bogor Ramai-ramai Pindah, Begini Jawaban Kepala BKPSDM

Kepala BKPSDM Kota Bogor, Taufik yang dikonfirmasi terkait masalah tersebut belum merespons.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Sri Nowo Retno juga sama, bungkam.

Pojoksatu.id kemudian mencoba menghubungi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Erna Nuraena.

Dokter Erna Nuraena membenarkan permasalahan nakes Kota Bogor sudah dibahas di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Sudah dibahas dengan TAPD,” kata dr Erna Nuraena, Sabtu (29/1).

BACA: Tidak Adil Gaji PNS Kota Bogor Rp12 Juta, Nakes Cuma Rp7 Juta

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyebut ketimpangan tunjangan nakes dan ASN non nakes di Kota Bogor sudah lama terjadi.

Menurut Karnain Asyhar, ketimpangan itu terjadi sejak Dinkes masih dipimpin dr Rubaeah yang pensiun pada 2019.

“Sebenarnya walaupun saya baru periode ini masuk dewan, dan tahun ini masuk Komisi 4, isu ketimpangan tunjangan sudah sejak dr Rubaeah sebagai Kadinkes,” ucap Karnain kepada Pojoksatu.id.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Bogor ini mengatakan ketimpangan tunjangan nakes dan PNS Kota Bogor merupakan isu lama yang kebetulan disegarkan kembali.

Komisi IV akan gerak cepat untuk merespons keluhan para nakes Kota Bogor dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan.

Menurut Karnain, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bogor akan melakukan rapat pada Senin, 30 Januari 2022. Bamus akan menyusun agenda kegiatan DPRD.

“Dari hasil rapat Bamus nanti Komisi 4 akan segera rapat internal untuk menyusun kegiatan Rapat Komisi denga mitra kerja, termasuk dengan Dinkes,” tegas Karnain.

“Dalam waktu dekat insya Allah terjadwal rapat komisi 4 dengan Dinkes, juga dengan mitra kerja lainnya,” tandas Karnain. (one/pojoksatu)